Dedi Rahmadi : Disdukcapil Bulukumba Optimis Pelayanan Akan Berbasis Kecamatan

Perbesar

Bulukumba, suaralidik.com – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Bulukumba, Dedi Rahmadi optimis pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) berbasis kecamatan dapat terwujud.

Dedi yang baru dilantik sebagai Kadisdukcapil Bulukumba, pada Rabu (29/6/2022), menjelaskan bahwa sebenarnya pelayanan Dukcapil sudah bagus.

Demikian ungkapan Dedi di depan Ketua Srikandi Lidik Pro Suci Pitri Cahyani (Suci red) pada Audiens perdanaya bersama Kadis Dukcapil Bulukumba pada Senin (4/72022) siang.

Pada momen itu, Suci membahas keluhan-keluhan masyarakat terhadap layanan Disdukcapil.

Kader Lidik Pro ini berharap Disdukcapil Bulukumba menyiapkan suatu strategi organisasi yang tepat dalam menyiasati dinamika yang ada.

Salah satunya menurut Suci, program Dukcapil Menyapa Masyarakat untuk menjaring aspirasi, harapan, keluhan dan masalah sehingga pelayanan prima terhadap administrasi masyarakat bisa diwujudkan.

“Kami berharap Disdukcapil Bulukumba bisa lebih inovatif dan responsif terhadap keluhan-keluhan masyarakat terhadap layanan administrasi. Kami juga mendengar kabar bahwasannya pelayanan akan berbasis kecamatan. Tentu ini salah satu solusi penumpukan antrian setiap harinya, apakah ini bisa diwujudkan ?,” harap Suci.

Merespon langsung, Dedi mengapresiasi kinerja Disdukcapil. Ia juga menjelaskan langkah awal yang harus dilakukan untuk meningkatkan layanan.

“Kinerja Disdukcapil Bulukumba sendiri sebenarnya sudah bagus karna sudah ada bagian-bagian tersendiri, kalau masalah penumpukan antrian masyarakat, tentu karena ada beberapa faktor penyabab, misalnya lokasi kantor yang sempit jadi otomatis untuk ruang tunggu itu terbatas dan selalu tampak ada kerumunan, selain itu, kadang masyarakat jenuh menunggu dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke rumahnya,” jelas Mantan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda ini.

Dedi menambahkan, rencana inovasi pelayanan itu, terlebih dahulu akan dilakukan di empat zona kecamatan. Untuk kalkulasi anggaran infrastrukturnya, satu kecamatan sekira Rp300 juta sampai Rp350 juta.

Masyarakat berkerumun di Kantor Disdukcapil. Sebab tidak seimbang antara kebutuhan masyarakat dengan peralatan yang relatif terbatas.

“Insya Allah program 2023 nanti, kita akan usul pengadaan dan peremajaan peralatan. Saya melihat ada beberapa peralatan yang sudah masuk kategori kurang layak,” jelas Dedi.