Bhumi ATR/BPN Buka Akses Peta Bidang dan Nilai Tanah, Ini yang Perlu Diketahui Masyarakat
WAJO, SUARALIDIK.COM – Masyarakat kini dapat menelusuri informasi geospasial pertanahan melalui Bhumi ATR/BPN, platform peta digital yang dikembangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Layanan ini memungkinkan pengguna melihat sejumlah informasi, mulai dari peta bidang tanah hingga Zona Nilai Tanah (ZNT), secara daring.
Platform tersebut dapat diakses melalui https://bhumi.atrbpn.go.id. Kehadirannya memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin mengenali gambaran bidang tanah dan informasi geospasial di suatu wilayah.
Salah satu informasi yang tersedia ialah peta bidang tanah yang telah terpetakan. Peta ini menampilkan gambaran posisi dan bentuk bidang tanah berdasarkan data yang tersedia dalam sistem. Selain itu, pengguna dapat menelusuri informasi Zona Nilai Tanah untuk mengetahui gambaran nilai tanah di lokasi tertentu.
Bhumi ATR/BPN juga menyediakan visualisasi tiga dimensi satuan rumah susun (strata title) di sejumlah menara di berbagai kota di Indonesia, serta informasi geospasial lain yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang.
Data tersebut tidak hanya berguna bagi masyarakat umum, tetapi juga dapat dimanfaatkan pemerintah dan kalangan profesional untuk mendukung kebutuhan informasi geospasial serta perencanaan wilayah.
Peta Digital Bukan Bukti Kepemilikan Tanah
Meski menawarkan kemudahan akses, informasi yang ditampilkan dalam Bhumi ATR/BPN perlu dipahami sesuai fungsi dan peruntukannya. Peta digital ini bukan pengganti sertipikat tanah dan tidak dapat dijadikan sebagai penetapan resmi mengenai status hukum suatu bidang tanah.
Artinya, keberadaan suatu bidang tanah pada peta digital tidak dengan sendirinya membuktikan kepemilikan atau menjamin tidak adanya persoalan hukum atas tanah tersebut. Kepastian mengenai data dan status hukum bidang tanah tetap perlu dikonfirmasi melalui Kantor Pertanahan sesuai prosedur yang berlaku.
Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Hendy Pranabowo, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10/2026), menjelaskan bahwa Bhumi ATR/BPN membantu masyarakat menelusuri lokasi dan informasi geospasial. Namun, apabila membutuhkan kepastian data atau status hukum tanah, masyarakat perlu melakukan pengecekan lebih lanjut ke Kantor Pertanahan.
Jika bidang tanah belum terpetakan atau informasi yang muncul dinilai tidak sesuai, masyarakat dapat mendatangi Kantor Pertanahan setempat untuk memperoleh penjelasan dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan.
Masyarakat juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian ATR/BPN, yakni WhatsApp di nomor 0811-1068-0000.
Dengan memahami fungsi sekaligus keterbatasannya, Bhumi ATR/BPN dapat menjadi sarana awal untuk mengenali informasi pertanahan. Namun, untuk urusan yang menyangkut kepastian data dan status hukum tanah, pengecekan melalui jalur resmi tetap menjadi langkah penting.
Akses platform Bhumi ATR/BPN: https://bhumi.atrbpn.go.id
