Bersama Komisi V DPR RI, Kementerian PU Bahas Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2025 dan Rencana Program TA 2026
SUARALIDIK.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/11/2025). Agenda utama Raker tersebut adalah pembahasan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025 Kementerian PU per November 2025, serta Rencana Program dan Kegiatan pada TA 2026.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, yang hadir memimpin jajaran Kementerian PU, memaparkan progres capaian anggaran TA 2025. Menteri Dody menjelaskan adanya peningkatan pagu efektif yang signifikan sejak pembahasan pada bulan Juli hingga November 2025.
“Pagu efektif DIPA Kementerian PU yang telah kami laporkan pada Raker dengan Komisi V DPR RI tanggal 3 September 2025 sebesar Rp86,6 T. Pagu tersebut kemudian mengalami penambahan pagu efektif sampai dengan saat ini sebesar Rp23,21 T, sehingga total menjadi Rp109,81 T,” jelas Menteri Dody.
Menteri Dody merinci bahwa penambahan tersebut berasal dari pembukaan blokir efisiensi anggaran dan pengesahan belanja modal Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
Selain evaluasi tahun berjalan, Raker bersama Komisi V DPR RI juga membahas arah kebijakan pembangunan infrastruktur Kementerian PU untuk tahun 2026.
“Untuk TA 2026, Kementerian PU memperoleh pagu anggaran sebesar Rp118,5 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” tegas Menteri Dody.
Pagu anggaran TA 2026 tersebut dialokasikan untuk berbagai sektor prioritas yang diamanahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Prioritas tersebut mencakup pembangunan jaringan irigasi, peningkatan konektivitas jalan nasional dan jalan daerah, penyediaan air minum dan sanitasi, pembangunan bangunan gedung pendidikan dan pelayanan masyarakat, serta percepatan infrastruktur berbasis masyarakat.
Secara rinci, alokasi anggaran itu sebagai berikut:
1. Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air: berupa pembangunan jaringan irigasi baru seluas 15.851 ha, rehabilitasi 197.430 ha jaringan eksisting, serta lanjutan pembangunan 15 bendungan.
2. Ditjen Bina Marga: berupa pembangunan jalan baru sepanjang 191 km, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 1.392 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 1.734 meter, serta pelaksanaan Inpres Jalan Daerah sepanjang 36,65 km jalan dan 295,68 m jembatan.
