Batal Nonaktifkan Kepala SMAN 11 Makassar, Lidik Pro: Ini Menjadi Preseden Buruk Pendidikan di Sulsel
Makassar, SuaraLidik.com – Kepala UPT SMAN 11 Makassar, Nuraliyah, S.Pd, M.Pd hingga detik ini masih menjabat kepala sekolah. Dimana sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin memberikan pernyataan di (media online) akan menonaktifkan Nuraliyah sebagai kepala sekolah terkait dugaan pungutan liar (pungli) pengambilan ijazah.
Batalnya menonaktifan Kepala SMAN 11 Makassar, karena menurut Iqbal Nadjamuddin menjelaskan bahwa kewenangan itu sepenuhnya ada pada Pj Gubernur Sulsel.
“Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat juga sudah keluar dan itu yang kita jadikan rujukan. Artinya, apapun yang ada di LHP itu kita tindak lanjuti, jadi tidak perlu dinonaktifkan,” jelasnya.
Menanggapi batalnya menonaktifan Kepala SMAN 11 Makassar oleh Kadisdik Sulsel, mendapat respon dari Aktivis Lidik Pro, Andi Jaka Malageni, SH.
Menurut Jeje (sapaan akrabnya) mengatakan bahwa, ini menjadi preseden buruk buat pendidikan di Sulawesi Selatan.
Pasalnya, apa yang telah disampaikan Iqbal Nadjamuddin di publik itu tidak sesuai dengan omongannya.
“Kepercayaan publik terhadap Dinas Pendidikan terkhususnya Kepala Dinas menurun di mata masyarakat Sulawesi Selatan,” ujar Jeje.
Padahal dalam bukti di video sangat jelas, ketika oknum guru meminta biaya pengambilan ijazah ke siswa sebesar Rp50.000.
“Siapa disini 01 (kepala sekolah), siapa yang perintahki. Pastimi saya ikuti Nuraliyah dibanding Ibu Darma. Tidak bayar jangan kasih ijazahnya,” jelas Jeje (menirukan omongan oknum guru yang ada di video tersebut).
“Tidak mungkin seorang bawahan berani ngomong begitu, tanpa perintah dari atasan,” sambungnya.
Apalagi beberapa hari yang lalu, puluhan siswa SMAN 11 Makassar melakukan aksi demonstrasi di sekolahnya. Mereka menuntut dugaan pungli dan transparansi dana BOS yang dilakukan kepala sekolah.
Kejadian demo yang dilakukan siswa di SMA 11 Makassar kepada kepala sekolahnya bukan yang pertama kalinya, namun sudah ketiga kalinya. Dimana yang pertama terjadi di SMAN 17 dan SMA 20 Makassar.
“Akhirnya setelah di demo, kepala SMAN 17 dan SMA 20 Makassar dicopot. Sedangkan kepala SMA 11 Makassar batal dicopot. Ini diskriminatif, ada apa,” tanyanya.
Diakhirnya keteranganny, Jeje sangat prihatin kondisi pendidikan yang terjadi di Sulawesi Selatan.
“Ini akan menjadi celah pungli di satuan pendidikan di kemudian hari. Pendidikan merupakan jalan untuk menciptakan generasi pemimpin bangsa. Namun ketika perangkat didalamnya rusak, niscaya rusaklah masa depan bangsa,” tutupnya.
