Ada Apa Patung Kuda? LIDIK PRO Pertanyakan, Ketua DPRD Mengelak, Ajudannya Mengiyakan
Parepare, Suaralidik.com – Ketua DPRD Kota Parepare menyangkali menerima Surat yang telah dilayangkan ke Mejanya, Senin 26/2/2018.
Akhirnya DPD LIDIK PRO Kota Parepare berkunjung ke kantor DPRD Kota Parepare, untuk pertanyakan surat yang di alamatkan ke Ketua DPRD Kota Parepare, dalam perihal HEARING, mengenai beberapa hal termasuk Pembangunan Trotoar dan Patung Kereta Kencana yang belum direspon oleh DPRD Kota Parepare.
Surat yang pertanggal 05/02/2018 dan diterima staf Sekretaris Dewan pada tanggal 07/02/2018 (sesuai tanda terima yang ada) sampai saat ini belum mendapatkan respon positif dari DPRD Kota Parepare dan seakan akan tidak ditanggapi serius.
Ketua DPRD Kota Parepare yang dihubungi melalui telepon “suratnya belum saya terima, kalau ada surat di meja saya, pasti saya tindak lanjuti”. Jawab Ir. Kaharuddin Kadir.
Ketua DPD LIDIK PRO Kota Parepare, A.R. Arsyad, SH. pertanyakan dan konfirmasi perkataan Ketua DPRD Kota Parepare yang merasa belum menerima surat ini, pada bagian Surat masuk dan keluar DPRD.
Namun dalam buku terima surat yang ada pada ruangan kantor Sekertaris DPRD Kota Parepare jelas tertulis bahwa surat tersebut telah diterima dan telah diteruskan keruangan Ketua DPRD Kota Parepare.
Ajudan Ketua DPRD Kota Parepare, yang dihubungi terpisah via telepon berdalih bahwa surat tersebut memang sudah berada di meja Ketua DPRD Kota Parepare namun mungkin belum di baca oleh beliau.
“Surat itu sudah ada, namun dikarenakan bapak Ketua sibuk, sehingga belum sempat dibaca” ujarnya.
Namun disisi lain, Ketua DPD LIDIK PRO Kota Parepare mengatakan “Tidak boleh hanya karena alasan sibuk ataupun alasan pilkada sehingga surat tersebut diabaikan sedangkan surat surat yang lain tetap diterima” ungkapnya.
“Semua surat yang masuk harus beliau tanggapi secara serius, jangan di beda-bedakan, tolong segera ditindak lanjuti ” lanjutnya.
Sebagaimana diketahui bahwa surat permintaan hearing tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan yang ada di Kota Parepare yang dianggap terjadi indikasi KKN didalamnya. (RIS/AD)
