A New Normal or Fake Life?

Perbesar

A New Normal Life kembali menuai pro kontra di tengah masyarakat. Konsep A New Normal Life tengah digaungkan dan masyarakat dibimbau untuk bisa hidup berdampingan dengan covid-19 hingga ditemukan vaksinnya. Dilansir kanalkalimantan.com (28/05/2020), Epidemiolog FKM Universitas Hasanuddin Ridwan Amiruddin, menilai rencana penerapan a new normal life yang dipillih pemerintah terkesan prematur. Pasalnya, penerapan New Normal dilakukan ketika kasus covid-19 di Tanah Air masih tinggi. Ridwan menjelaskan semua Negara memikirkan dua hal, yakni bagaimana menangani covid-19 dan bagaimana roda prekonomian tetap berjalan. Diandaikan sebagai piramida, sebuah Negara akan menyelesaikan masalah keamanandan kesehatan public, lalu ketika pandeminya sudah dapat dikendalikan, barulah masuk ke konsen ekonomi.

Inilah kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah Indonesia di tengah tingginya kasus covid-19. Penanganan pandemi wabah virus corona belum juga terselesaikan, pemerintah malah memaksakan untuk menerapkan new normal untuk menjalankan roda perekonomian yang kian merosot. A New Normal Life adalah kondisi dimana pemerintah membuka kembali aktifitas ekonomi, social, dan kegiatan public secara terbatas dengan mengggunakan standar (protocol) kesehatan yang sebelumnya tidak ada untuk menghindari terjadinya penyebaran covid-19 seperti menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak dengan orang lain dan sebagainya.

 Pemerintah terlalu gegabah mencontoh beberapa Negara yang telah menerapkan New Normal. Misalnya penerapan New Normal di Jepang, pelonggaran baru dilakukan setelah enam pekan kurva Covid-19 dinyatakan menurun. Sedangkan di Indonesia justru melonggarkan pembatasan social berskala besar (PSBB) ketika jumlah penularan masing meningkat, dengan alasan untuk tetap menghidupkan perekonomian rakyat dan Negara yang sedang anjlok. Disisi lain, jika A New Normal Life akan diterapkan, masyarakat belum ada kesiapan dengan pola kesehatan yang baik untuk menghadapi wabah ini. Masyarakat masih banyak yang gagap atau bahkan menganggap enteng dengan covid-19 ini.

Selain itu, berdasarkan lansiran tirto.id, Presiden Jokowi mengatakan bahwa TNI dan POLRI akan disiagakan di keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat dalam rangka menyongsong era new normal. Namun jika para aparat TNI-POLRI di kerahkan dalam penanganan covid-19 maka cenderung masuk ke ranah sipil dan bisa saja berbuat sewenang-wenang kepada masyarakat.

Nampak jelas alasan pemerintah terlalu memaksa merilis skenario a new normal life adalah pertimbangan ekonomi. Atas desakan para pemilik modal sejak diberlakukan PSBB, stay at home mengantarkan ekonomi pada jurang keanjlokan yang nyata. Sehingga dengan pemberlakuan new normal dapat mengembalikan lagi perekonomian yang lesuh akibat pandemi. Sejatinya Indonesia belum siap karena kurva penyebaran belum melandai. Walau dipaksakan skenario yang ingin dinormalkan kembali adalah kondisi ekonomi para pengusaha, bukan untuk menstabilkan kondisi kesehatan masyarakat. ataupun melakukan riset untuk membuat vaksin. Maka tidakheran, jika bagi para penguasa, berdamai dengan corona menjadi pilihan terbaik di tengah ketidakmampuan memberi jalan keluar. Dalihnya, wabah corona adalah wabah tidakbiasa yang merebak sejalan dengan pergerakan manusia. Maka apa boleh buat, kita harus berdamai, bahkan bersahabat dengan corona.

Inilah jalan sistem Kapitalis demokratis yang terus mementingkan keuntungan, yang hanya berpikir cara membangkitkan ekonomi namun tidak memikirkan bahaya yang mengancam manusia. Pemerintah hanyalah alat menjamin kepentingan kaum kapitalis, dan nyawa manusia tidaklebih berarti. Berbeda dalam Sistem Islam, Khilafah adalah negara yang independen, tidak tergantung pada asing. Hal ini karena khilafah mengamalkan perintah Allah SWT yang melarang memberikan jalan apa pun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Adapun konsep utama roadmap penanganan wabah menurut Islam. Bahwa menjaga satu nyawa itu begitu berharga. Jangan menunda atau bahkan menunggu hingga angka sekian dan sekian. Khilafah menangani pandemi berdasarkan ajaran Rasulullah saw. Khilafah menerapkan karantina wilayah (lockdown) bagi kawasan zona merah. Melakukan proses isolasi serta pengobatan dan perawatan terbaik bagi yang sakit, sampai mereka sembuh. Serta menjamin warga yang sehat agar tetap sehat dan jangan sampai tertular wabah.

Jadi apa pun caranya, aturan Islam melalui sistem Khilafah akan berupaya sekuat mungkin agar angka korban tidakbertambah. Karena bagi Khilafah, satu saja sumber daya manusia yang menjadi warganya, adalah aset yang harus dipertanggungjawabkan pengurusannya oleh penguasa di hadapan Allah SWT di akhirat kelak. Maka cukup dengan mengganti sistem Demokrasi Kapitalis dengan sistem Islam, maka sosok-sosok pemimpin yang jauh lebih tangguh hingga yang sekelas Khalifah Umar bin Khaththab ra akan mudah ditemukan. Agar segala upaya kebijakan politik hanya berpihak demi menolong urusan agama Allah, tidakterkecuali dalam langkah penanganan pandemi. Hidup dalam naungan Khilafah inilah yang semata-mata akan berbuah normal sesuai fitrah penciptaan manusia.

(Oleh: EviDesi Said, S.Pd/Aktivis Muslimah)