iklan banner pemrov sulsel
Banner PDAM Makassar
Banner dprd wajo

Unjuk Rasa HMI : Copot Ketua KPU Bulukumba

waktu baca 3 menit
Unjuk rasa HMI Bulukumba, Jumat (20/3/2020)

Bulukumba, suaralidik.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bulukumba menggelar unjuk rasa menuntut pencopotan Ketua KPU Bulukumba Kaharuddin S.Pd MM karena dinilai tidak becus dalam menjalankan tupoksinya, Jumat (20/3/2020).

Pantauan media, Unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor KPU Bulukumba sekitar pukul 14.00 wita, dipicu dengan adanya dugaan rekruitmen penyelenggara di tingkat desa yang meloloskan komisioner yang pernah berstatus DKPP.

HMI Bulukumba menilai, KPU tidak netral dalam proses penetapan penyelenggara, tidak adanya parameter terkait adanya penjaringan anggota PPS baik dalam tes tertulis maupun tes wawancara.

Selain itu terdapat anggota ASN (guru) yang diloloskan dalam anggota PPS.

Sekitar 15 peserta unjuk rasa yang di pimpin oleh Ardianto Sudra (korlap) menggaungkan beberapa tuntutannya.

Aksi Unjuk rasa HMI Bulukumba depan kantor KPU Bulukumba, Jumat (20/3/2020)

Mereka mendesak KPU Kab.Bulukumba harus transparansi terkait nilai dalam penjaringan anggota PPS baik tes tertulis maupun tes wawancara.

Mengeluarkan oknum atau pejabat KPU yang bermain mata dengan pelaku-pelaku yang terindikasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Mencopot Ketua KPU Bulukumba karena tidak becus dalam menjalankan fungsi dan peranya karena tidak sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.

Tanggapan Ketua KPU Bulukumba

Menanggapi tuntutan pengunjuk rasa, Kaharuddin S.Pd MM mengatakan, “semalam sudah sampai tahap pengumuman, menurut aturan dan tahapan sesuai dengan regulasi sudah melahirkan 3 orang PPS/Desa,” responnya.

Panjang lebar dikatakannya, setelah diterima tanggapan masyarakat, ada 2 yang tidak memenuhi syarat karena terbukti, pertama karena sebelumnya menjadi saksi salah satu peserta pemilu dan diakui secara pribadi dan kedua karena mengakui adanya kesibukan pribadi sehingga mengundurkan diri.

Untuk 3 Calon PPS yang lain setelah dilakukan penelusuran, sesuai aturan masih memenuhi syarat.

Adapun rencana diakhir bulan maret 2020, kami akan lakukan kembali perekrutan BPDP yang akan melakukan pendataan data pemilih dan dibutuhkan SDM sekitar 1.400 orang se-kabupaten Bulukumba.

“Kemudian akan direkrut relawan demokrasi 55 Orang, Kita berharap partisipasi dari semua pihak, karena suksesnya Pesta demokrasi bulukumba ini dibutuhkan adanya kerja sama serta bahu membahu dari berbagai pihak bukan hanya penyelenggara saja,” lanjutnya.

Ketua KPU Bulukumba juga menyampaikan secara terbuka bahwa pihaknya sangat welcome dengan penyampaian-penyampaian dari berbagai pihak.

“jika ada masukan-masukan atau kritikan, kami sangat menyambut baik, sehingga kami bisa lebih maksimal menjalankan tugas sebagai penyelenggara demokrasi,”tutup Kaharuddin.

Respon Komisioner KPU Bulukumba

Di tempat yang sama, Awaluddin dari Komisioner KPU Bulukumba menyebutkan kalau di dalam keputusan KPU no. 66 yang diumumkan adalah urutan dari 1 sampai 6, tetapi jika ada peserta yang ingin melihat nilainya kewajiban KPU untuk memperlihatkan.

” Keterbukaan informasi publik ada sengketanya dan ada sesuatu yang dikecualikan untuk diinformasikan,” kata Awal

Usai mendengar penjelasan dari pihak KPU Bulukumba, peserta unjuk rasa dari HMI Bulukumba berakhir dengan tertib sekitar pukul 15.35 Wita.(**LGR)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

perhapmi
perhapmi