Bulukumba, Suara lidik.Com – Sekitar 30 orang yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Peduli, Jumat, (6/4/2018) pukul 13.10 Wita, mendemo kantor DPRD Bulukumba.
Aksi dipimpin korlap A.Armayudi syam,S.IP dan Jendral lapangan Yusuf Tasbih Dg. Mappuji. Mereka mempersoalkan perampasan tanah di depan Kantor DPRD Bulukumba Jl. S. Hasanuddin Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba.
Sambil berorasi mereka membentangkan spanduk yang bertukiskan ; ‘Solidaritas masyarakat peduli keadilan membangun dan merampas, stop perampasan lahan Bulukumba tidak keren’. Mereka juga melakukan aksi membakar ban bekas.
Ada beberapa poin pernyataan sikap diantaranya ; (1). Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) untuk bertanggung jawab sebagai penyedia program. (2). DPRD Kab. Bulukumba untuk menjalankan fungsi kontrol secara maksimal. Dan (3). Bupati dan Wakil Bupati untuk bertanggung jawab sebagai Top Leaders.
Aksi sempat memanas, karena dipicu saling dorong antara pengunjukrasa dengan aparat Kepolisian karena pengunjukrasa membakar ban bekas.
Pun begitu, mereka akhirnya diterima di ruang aspirasi Kantor DPRD Bulukumba oleh H. Andi Hamzah Pangki, S.Pi (Ketua DPRD Bulukumba), H. A. Pangerang Hakim (Ketua Komisi C Fraksi PPP), H. Akra (Anggota Komisi B Fraksi PPP) dan Hj. Hilmiaty Asip, ST. M.Si (Anggota Komisi C Fraksi P. Hanura).
Menanggapi aksi itu, pimpinan DPRD Bulukumba menyatakan : (1). Pelaksanaan pembangunan irigasi yang ada di Dusun Basokeng Desa Dwi Tiro Kec. Bontotiro tersebut yang diduga dilakukan oleh Dinas PSDA dan saat pelaksanaan pembangunan tidak ada etikad baik kepada pemilik lahan, sehingga pihak DPRD akan menindaklanjuti bersama Dinas PSDA dan pemerintah desa terkait pembangunan tersebut agar tidak menimbulkan yang dapat mencederai baik lembaga maupun masyarakat.
(2). Fungsi DPRD yaitu Marketing, Kontrol dan Legislasi, dalam hal ini apabila ada permasalahan DPRD akan turun kelapangan terkait pembangunan irigasi tersebut pada tanggal 9 April 2018. (***DM/iqb).
