Ketimpangan Marak di Sulsel, Aziz: Ekonomi Kerakyatan Bisa Jadi Solusi
PARE-PARE – Bakal Calon Wakil Gubernur Sulsel, Aziz Qahhar Mudzakkar, memenuhi undangan pemuda dan mahasiswa untuk berdiskusi tentang ekonomi kerakyatan di Rumah Kopi, Jalan Sulawesi, Kota Parepare, Minggu, 24 Desember. Dialog itu berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan.
Di hadapan pemuda dan mahasiswa Parepare, pasangan Nurdin Halid (NH) itu membeberkan alasannya mengusung tagline pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan. Bukan tanpa alasan, kata dia, pihaknya memilih ekonomi kerakyatan sebagai landasan ekonomi dan pembangunan menuju Sulsel Baru.
Aziz memaparkan Gerakan Membangun di Kampung dan konsep ekonomi kerakyatan telah melalui kajian panjang. Termasuk setelah melihat langsung kondisi masyarakat Sulsel di pelosok desa. Ternyata, ketimpangan tumbuh subur di tengah masyarakat, terlebih bila membanding desa dan kota.
“Bila terus dibiarkan akan mengancam kehidupan masyarakat pada masa mendatang,” kata Aziz, Minggu, 24 Desember.
Berdasarkan hasil kajian, Aziz mengungkapkan ekonomi kerakyatan adalah solusi terbaik menghapus segala ketimpangan. Toh, ekonomi kerakyatan adalah antitesa dari sistem kapitalis dan neoliberalis yang selama ini telah menggerogoti nasib masyarakat Indonesia, termasuk Sulsel.
“Makanya, jika kami (NH-Aziz) diberikan amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, kami akan menghilangkan sekat-sekat itu. Ekonomi harus tumbuh merata, tidak boleh ada diskriminasi antara desa dan kota,” janji senator tiga periode itu di hadapan pemuda dan mahasiswa Parepare.
Tokoh pemuda sekaligus penggagas diskusi ekonomi kerakyatan itu, Syahrul Ramadhan, memuji sikap tegas dan program solutif dari NH-Aziz. Menurut dia, bersama segenap pemuda dan mahasiswa lainnya, pihaknya mantap mendukung NH-Aziz setelah melakukan analisa visi misi dan program kerja.
“Setelah melihat dan menganalisa visi misi dan program kerja sejumlah paslon, dengan pertimbangan rasional kami memilih NH-Aziz. Pasangan kandidat ini paling representatif untuk kemajuan Sulsel,” ucap Syahrul.
Ketua IMM Kota Parepare itu mengaku sepakat dengan NH-Aziz bahwa ekonomi kerakyatan adalah benteng terakhir untuk memangkas sistem kapitalis dan neoliberal.
