Lidik Gowa – Harga pembebasan lahan pembangunan bendungan karaloe dari kementerian PU Kabupaten Gowa mendapat rekasi dari ketua 1 DPP Hipma Gowa
Pasalnya dalam Hal ini Pemerintah Kabupaten gowa tidak transfaransi harga dalam pembebasan lahan bendungan karaloe sehingga melahirkan konflik di masyarakat
Udhin Mappabuang selaku ketua 1 DPP Hipma Gowa saat bertemu wartawan suaralidik.com kamis, (23/03/2017) “Saya anggap pemerentah daerah tidak transfaransi mengenai harga dalam pembebasan lahan bendungan karaloe.
Dia melihat hal itu menimbulkan konflik, Bahkan konflik tersebut tidak kunjung usai dan sangat merugikan bagi masyarakat belum lagi tidak adanya kejelasan pembayaran tanah warga.”Tuturnya
Pembangunan bendungan yang dia nilai dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, namun kini hanya menjadi musibah dan bumerang bagi warga setempat
DPRD Gowa selaku penyambung aspirasi masyarakat kini seolah tidak berdaya dan tidak menaggapi warga pemilik tanah untuk menuntaskan konflik ini. Tentu ini sangat prihatin degan tidak adanya perhatian dari instansi-instansi terkait.”Tegasnya dengan wajah kesal (Adhe)
Editor : Adhe
