Ada Pungli Di Kepulauan Selayar ? Laporkan Ke Satgas Saber Yang Sudah Dibentuk

25/02/2017 12:55 waktu baca 2 menit

Lidik Kepulauan Selayar,-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka menjadikan menjadikan pemerintah yang bersih, jujur dan adil dari kegiatan pungutan liar guna meningkatkan kemajuan bangsa dan negara di bidang hukum maka dibentuklah Satgas Saber Pungli.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Ar. Krg. Magassing selaku Ketua panitia pelaksana dalam acara Pengukuhan Satgas Saber Pungli yang berlangsung di ruang Pola kantor Bupati Kepulauan Selayar pada hari Jumat (24/02/2017).

Pengukuhan Tim Saber Pungli Kepulauan Selayar,jumat 24 Februari 2017

Hasil pantauan suaralidik.com,acara pengukuhan oleh Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar,Dr.H.Zainuddin SH.MH yang berlangsung sekitar 13:00 wita juga dihadiri oleh Dandim 1415 Kepulauan Selayar Letkol ARM Juwono, S. Sos, M.M.,Kapolres Selayar AKBP.Eddy Suryantha Tarigan,S.I.K,Arya SH.MH yang mewakili Kajari Selayar dan Ketua Pengadilan Negeri Selayar bersama undangan lainnya.

Pengukuhan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar tentang Satgas Saber Pungli Tingkat Kabupaten,ikut Tim yang bergabung diantaranya : Polres Kepulauan Selayar,Kodim 1415 Selayar,Kejaksaan Negeri Selayar dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Dr.H.Zainuddin SH.MH. dalam sambutannya mengatakan bahwa permasalahan pungli mengakibatkan kerusakan dalam sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat dan menegaskan kepada semua elemen masyarakat jika menjumpai hal -hal yang berbau pungli khususnya yang dilakukan oleh ASN di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk segera melaporkannya kepada Satgas yang telah terbentuk.

Lanjut dalam sambutannya, Dr.H.Zainuddin SH.MH menyatakan bahwa pengukuhan Satgas Saber Pungli ini ‎adalah wujud nyata dari komitmen Pemkab Kepulauan Selayar dalam penyempurnaan sistem tata kelola pemerintahan agar menjadi lebih baik.Selain itu menumbuhkembangkan budaya hukum di kalangan masyarakat yang berlandaskan payung – payung hukum yang sah. Jika memang pungutan – pungutan yang dilakukan tak sesuai aturan maka dapat dipastikan pungutan tersebut tak dapat dibenarkan karena berpotensi melanggar hukum.

Wakil Bupati berharap agar Satgas dalam menjalankan tugasnya harus tetap berpedoman pada prosedur yang berlaku sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh aparat hukum pemerintah. (RGL/BCHT)