iklan banner pemrov sulsel
Banner PDAM Makassar
Banner dprd wajo

Menko Perekonomian Airlangga Dukung Upaya Pj Gubernur Sulsel Ajukan Tambahan KUR ke Pemerintah Pusat

waktu baca 2 menit
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, Menerima Kunjungan Silaturahmi Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis 1 Februari 2024.

Makassar, SuaraLidik.com – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto telah mengungkapkan dukungannya terhadap upaya Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, dalam mengajukan tambahan KUR ke pemerintah pusat sebagai langkah untuk menopang ekonomi rakyat.

KUR merupakan program yang telah lama ada dan bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Kemudian ada permintaan KUR untuk bisa ditingkatkan, saya katakan alokasi KUR itu tidak ada batas,” kata Airlangga saat kunjungan silaturahminya di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis (01/02/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, mengungkapkan pada tahun 2023 telah ada Rp. 15 triliun jatah KUR untuk Sulsel. Ia kemudian meminta agar ditingkatkan menjadi Rp. 30 triliun.

“Dinaikkan ke Rp. 30 triliun, bahkan bisa dinaikkan lagi supaya masyarakat bisa memanfaatkan kredit usaha rakyat dengan bunga yang rendah,” ungkap Bahtiar.

Usulan menaikkan kuota KUR di Sulsel ini untuk membantu petani dalam budidaya hortikultura. Banyak petani yang terkendala modal ketika ingin mengembangkan tanaman hortikultura seperti pisang cavendish sebagai ekosistem bisnis. Begitupun di sektor peternakan dan perikanan.

Ia juga menyampaikan, salah satu yang digenjot adalah menggerakkan percepatan akses keuangan daerah, untuk mempercepat pembangunan di Sulsel. Sehingga diharapkan ada sumber keuangan alternatif selain investasi, yakni melalui KUR.

“KUR ini menjadi salah satu peluang kami untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi rakyat di Sulawesi Selatan,” pungkasnya.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

perhapmi
perhapmi