Pemecatan Kader Berkarya,KPUD Bulukumba : Itu Internal Partai, Kami Tunggu Surat Resmi
BULUKUMBA,suaralidik.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bulukumba belum akan mengambil tindakan apapun terkait pemecatan anggota Partai Berkarya,Ismail Yusuf yang dalam Pileg 2019 lalu terpilih menjadi anggota DPRD Bulukumba.
Sekedar diketahui,pada Senin siang, Kaharuddin menerima sejumlah awak media yang datang mempertanyakan terkait status partai Berkarya Bulukumba yang saat ini dalam proses dualisme dan di Bulukumba, kader Berkarya yang juga anggota DPRD dipecat dari partai Berkarya versi Andi Muttamar Mattotorang.
Andi Awal Tjoheng yang merupakan salah seorang awak media menerangkan bahwa kedatangan mereka ingin mempertanyakan tentang keabsahan partai Berkarya yang saat ini sedang berpolemik dan munculnya dua nama partai yang berbeda, BERKARYA dan BERINGIN KARYA.
“Kami ingin mempertanyakan kepada KPUD Bulukumba tentang keabsahan Partai Berkarya Bulukumba karena saat ini ada dua nama yang berbeda yaitu Partai Berkarya versi Andi Muttamar Mattotorang dan Partai Beringin Karya versi Muh.Darwis.K,” terangnya.
Dirinya menambahkan bahwa mereka juga ingin memperjelas berita tentang pemecatan kader Partai Berlambang pohon Beringin tersebut, Ismail Yusuf anggota DPRD terpilih daerah pemilihan Kajang, Herlang dan Bonto Tiro.
Pemecatan tersebut tentunya akan berdampak terhadap proses pergantian antar waktu (PAW) di DPRD Kabupaten Bulukumba.
“Kami juga ingin memperjelas kebenaran pemecatan tersebut karena katanya sudah ada surat yang disampaikan oleh Andi Muttamar ke KPU dan kemungkinan terjadinya PAW,” tambah jurnalis senior tersebut.
Ketua KPUD Bulukumba Kaharuddin menyatakan, tindak lanjut KPU baru akan diambil setelah pihaknya menerima pemberitahuan resmi dari Partai Berkarya.
“Kami tidak akan melakukan apa-apa sebelum ada pemberitahuan resmi dari partai,” ujar Kahar saat ditemui di ruangannya.
Dia mengatakan, kalau pun KPU Bulukumba sudah menerima surat resmi dari Partai Berkarya, pihaknya masih harus mempelajari dan membahasnya dalam rapat pleno sebelum menentukan sikap.
Kaharuddin membenarkan tentang adanya surat dari Partai Berkarya versi Andi Muttamar namun itu sifatnya hanya penyampaian.
“Memang benar kami sudah menerima surat dari Partai Berkarya tapi itu sifatnya hanya penyampaian untuk lebih jelasnya bisa langsung berhubungan dengan Divisi Teknis Penyelengaraan pak Wawan” ucapnya.
Dikonfirmasi disaat yang bersamaan, Komisioner KPUD Bulukumba Divisi Teknis Penyelenggaraan, Wawan Kurniawan menjelaskan bahwa persoalan Parpol yang sah terdaftar di KPU RI dapat dilihat di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
Hanya saja saat ini laman SIPOL belum bisa diakses karena menunggu update dan pembaharuan dari KPU RI.
“Kita bisa akses tentang informasi dan status partai politik yang terdaftar secara sah di SIPOL cuma untuk saat ini belum bisa dibuka karena menunggu update dari pusat dan kita sudah berencana bersurat ke KPU provinsi tentang hal itu,” jelasnya.
Wawan menambahkan bahwa KPU RI menunggu hasil keputusan hukum tetap terkait partai-partai politik yang sedang bersengketa dalam hal dualisme kepengurusan.
Saat ini dalam SIPOL terlihat beberapa partai politik yang berstatus “Failed” yang berarti bahwa partai politik tersebut sedang berproses.
“Ada beberapa parpol yang statusnya Failed yang artinya masih berproses menunggu hasil putusan tetap seperti Demokrat, Berkarya dan beberapa partai lainnya. Update terakhir saat pilkada kemarin yang terdaftar kepengurusan DPD Partai Berkarya adalah kepengurusan yang diketuai oleh Muh.Darwis.K,” tambahnya.
Ditanya soal alasan pemecatan legislator partai berkarya dan kemungkinan terjadinya PAW, Komisioner KPU yang hobi main game slot SCATTER ini menjawab bahwa pihaknya tidak ingin mencampuri terlalu jauh internal parpol.
“Soal pemecatan dan PAW itu internalnya parpol kami tidak mau campuri terlalu jauh” jawabnya.
Menurutnya soal PAW ada aturan yang mengatur tentang hal itu. PKPU No. 6 Tahun 2019 tentang Pergantian antar waktu anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Aturan tersebut menjadi pedoman KPU untuk memberikan dasar pertimbangan kepada DRPD untuk melakukan PAW.
“Semestinya DPRD memperhatikan dasar pertimbangan dari KPU dan menjadi acuan dalam melaksanakan PAW” tutupnya.
