Menuntut UKT Diturunkan Atau Kuliah Bebas Biaya ?
Opini – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu. Melakukan aksi unjuk rasa di kemendikbud pada senin, 22 juni 2020. Mereka meminta adanya audiensi langsung bersama Mendikbud Nadiem Makarim untuk membahas aspirasi mereka terhadap dunia perguruan tinggi. Aksi yang sama juga dilakukan dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkat (19/6). Universitas Islam Batik (Uniba) Sukarta (22/6), mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) (18/6), dan Aliansi Mahasiswa Hasanuddin Banten (22/6).
Mereka melakukan aksi untuk menuntut penurunan hingga penggratisan uang kuliah tunggal (UKT) ditengah pandemi corona. Ketua senant Mahasiswa IAIN Palangka, Dody Faisal mengungkapkan alasan bahwa semester ganjil ini mahasiswa tidak menikmati fasilitas yang ada di dalam kampus seperti listrik, air, dan yang lainnya. Tidak hanya itu, mahasiswa juga menuntut adanya subsidi kuota internet selama perkuliahan online (daring). Karena kondisi perekonomian orangtua dari kalangan mahasiswa mengalami penurunan akibat terdampak pandemi Covid-19.
Baca Juga : A New Normal or Fake Life?
Meski akhirnya kemendikbud menetapkan ada skema penurunan UKT. Sebagaimana kita ketahui Kemendikbud telah menyiapkan dana Rp 1 trilliun untuk meringankan beban mahasiswa di masa pandemi Covid-19. Namun banyak yang mengeluhkan karena untuk dapat menerima bantuan tersebut dibutuhkan persyaratan yang cukup berbelit dan seakan mempersulit. Sehingga tuntutan mahasiswa terkait penyesuaian UKT merupakan hal yang lumrah, sebab tidak ada penggunaan laboraterium, tugas ofline, dan biaya buku. Bahkan mahasiswa terkena biaya tambahan berupa kuota dan internet untuk melakukan pembelajaran online (daring).
Namun tuntutan penurunan UKT memang tida lah cukup sebab pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara. Mahasiswa dan umat seharusnya menuntut pendidikan gratis dan berkualitas. Dimana sebelum terjadinya wabah pendidikan telah dijadikan barang komoditas yang diperjual belikan. Bahkan di era Badan Hukum pendidikan (BHP), perguruan tinggi resmi dikomersilkan. Sehingga membuat pendidikan semakin tidak bisa terjangkau oleh rakyat miskin. Kalaupun ada supsidi jumlahnya tidak sama dibandingkan dengan besarnya jumlah pelajar dan mahasiswa.
Baca Juga : Memaknai Sila Keempat Pancasila di Tengah Pandemi Corona
Mahalnya biaya pendidikan merupakan dampak dari berbagai kebijakan negara yang rusak, baik masalah cara pengelolaan negara yang kapitalistik termasuk sistem pendidikannya. Dimana cara pengelolaan negara kapitalisme berlandaskan atas dasar manfaat, untung dan rugi, Sehingga mampu melahirkan mahalnya biaya pendidikan.
Sistem ini mengharuskan negara berlepas tangan dari kewajiban utamanya sebagai pelayan rakyat. selanjutnya masyarakat termasuk korporasi ataupun swasta di dorong untuk berpartisipasi agar aktif, dan negara hanya menjadi perantara untuk membuat aturan bagi kepentingan siapa pun yang ingin mengeruk keuntungan dari dunia pendidikan. Sehingga dengan membiarkan kehadiran negara hanya dengan penurunan UKT dimasa pandemi itu sama saja membiarkan berlangsungnya pendidikan sekuler kapitalistik.
Tidak adanya kritik terhadap kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, itu sama saja membiarkan tata kelola layanan masyarakat yang menyengsarakan rakyat. Karena lepasnya tanggungjawab negara.
Berbeda dengan negara yang menerapkan aturan islam dari sang pencipta yaitu Allah SWT. Dimana negara berkewajiban memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan termasuk pendidikan. Karena islam menjadikan pendidikan sebagai salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat. Ini semua harus terpenuhi bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, kaya atau miskin, dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi semuanya berhak mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas dengan fasilitas sebaik mungkin.
Baca Juga: Omnibus Law, Jangan Terburu-Buru
Negara akan mencegah pendidikan dijadikan sebagai bisnis atau komoditas ekonomi sebagaimana yang telah terjadi dalam sistem kapitalis seperti saat ini. Negara dalam islam benar-benar menyadari bahwa pendidikan adalah sebuah investasi masa depan bagi negara. Sehingga semua biaya pendidikan digratiskan baik itu SPP, tetapi juga pembelian buku, peralatan, internet,dan lain-lain. Semua biaya pendidikan baik itu gaji guru, maupun tenaga non akademik, infrastruktur sekolah seperti gedung-gedung sekolah, kampus-kampus, perpustakaan, laboraterium, dan semua yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan wajib disediakan oleh negara secara gratis. Dalam negara juga di bolehkan ada peran sekolah swasta, namun tidak boleh mengambil alih peran negara dalam memenuhi pendidikan rakyat. semua biaya pendidikan di dalam negara islam di ambil dari baitulmal. Allahu alam bissawab.
Oleh : Nurlinda/ Pemerhati Sosial
