Ini Alasan Mengapa PTUN Makassar Dikawal Aktivis Mahasiswa Luwu Utara
Luwu Utara, Suaralidik.Com – Aktivis Mahasiswa Luwu utara Menggelar Pengawalan kasus Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Kamis 20 Juni 2019.
Terhitung dari tanggal 5 Oktober 2018, sampai dengan saat ini, aksi masyarakat kecamatan malangke, kabupaten luwu utara, yang meliputi empat desa, yaitu Desa Tokke, Desa Pengkajoan, Desa Polewali dan Desa Malangke di depan kantor bupati kabupaten Luwu utara, belum menemui titik terang atas tuntutannya.
Kepala dinas PMD berserta sekretaris daerah dan tim pemantau dari kabupaten pemilihan kepada desa yang ditemui pada saat Aksi yang di gelar di Kantor bupati pada saat itu berkata akan menindak lanjuti atas laporan masyarakat kecamatan malangke terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilihan kepala desa di empat desa yang berlangsung serentak pada saat itu, namun sampai sekarang belum ada titik terang dari pernyataan kepala Dinas PMD dan Setda Kabupaten Luwu utara
Sidang ke 14 Kasus dugaan pelanggaran pemilihan kepala desa di empat desa kecamatan malangke kini bergulir di kantor pengadilan tata usaha negara makassar. Jl. Pendidikan No. 1, Tidung, kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Adapun dugaan bentuk pelanggaran menurut Penggugat.
1. Desa Tokke
– adanya Masyarakat yang bukan panitia (Sainul) Tidak memiliki SK. Dan diduga merupakan Tim dari salah satu calon yang berperan aktif dalam perhitungan suara, bahkan memegang dan menyebutkan hasil coblosan kertas suara.
2. Desa malangke
-pemilih anak di bawah umur atas nama Rasdi disuruh ikut memilih atas suruhan nasarruddin salah satu tim pemenangan Hj Ratna sekarang diangkat jadi kepala dusun
-pemilih dari luar desa atas nama salmawati dari desa polijiwa kecamatan malangke barat.
– jumardin dari desa tomoni kecamatan tomoni kabupaten luwu timur.
3.Desa polejiwa
-pemilih dari luar desa, warga desa wiwitan Lamasi
– diduga keterlinatan sekdes mengarahkan masyarakat untuk memilih saudara imron desa terpilih dan kepala dusun memberikan surat panggilan sumiran dan sukinah penduduk yang di luar desa.
4.desa pengkajoang
-pemilih di bawah umur berjumlah 4 orang
– 17 orang berdomisili belum cukup 6 bulan di desa pengkajoan.
Adapun Harapan dari aktivis Luwu utara, kecamatan malangke “Alamsyah” Kasus Dugaan pelanggaran pemilihan kepala desa harus segera di selesaikan, agar tidak ada lagi kecurigaan di antara masyarakat, ketika terbukti bersalah (curang) ya harus di selesaikan secara hukum agar tidak ada lagi kejadian serupa terjadi di kemudian hari” tegas aktivis luwu utara yang juga Wakil Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Makassar.(***andi)
