Ini Salah Satu Bukti FATMA Sangat Peduli Dengan Dunia Pendidikan
PILKADA SIDRAP – Meski kesejahteraan guru honorer saat ini masih memprihatinkan. Disebabkan guru honorer belum mendapatkan upah yang layak sebagai tenaga pengajar hampir diseluruh Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Sidrap.
Namun, untuk menjawab tantangan tersebut pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sidrap Fatmawati Rusdi-Abdul Majid siap membangun Sidrap Mandiri salah satunya meningkatkan upah guru honorer dua kali lipat dari apa yang diterimanya.
Baca Juga: Program Beasiswa 10 Miliar Per Tahun, Bentuk Perhatian FATMA Pada Generasi Muda
Selain itu, tidak hanya untuk kesejahteraan guru honorer semata. Sebab, banyak masyarakat yang meyakini bahwa dengan adanya kesejahteraan guru honorer kualitas pendidikan juga akan meningkat sehingga mampu menghasilkan generasi muda yang cerdas.
“Kita selalu peduli terhadap tenaga pendidik yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan kepada para generasi muda. Untuk itu, kami akan memberikan upah dua kali lipat untuk para honorer dari apa yang mereka dapat,” ungkap Fatmawati belum lama ini.
Dengan visi tersebut, dapat diyakini bahwa pasangan FAT-MA sangat peduli dengan dunia pendidikan. Bahkan, dia juga berani untuk memberikan pendidikan gratis dan 10 Milyar beasiswa setiap tahunnya kepada siswa yang berprestasi.
Tidak hanya itu saja, ternyata peningkatan upah guru honorer telah mendapat respon dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk berani mengalokasikan APBD khusus untuk guru honorer daerahnya.
“Saya hanya bisa mengimbau kepada masing-masing Pemda untuk peduli tentang nasib guru honorer. Dan saya minta juga kepala sekolah untuk tidak gampang, tidak mudah dalam merekrut guru honor pengganti itu, terutama yang tidak memenuhi kualifikasi,” ujarnya.
Lebih jauh, kata Muhadjir, guru honorer dibutuhkan pihak sekolah untuk dapat membantu kegiatan belajar mengajar. Sebab, masih banyak sekolah yang kekurangan tenaga pengajar atau guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
“Kita tidak bisa menyalahkan kepala sekolah ketika merekrut guru pengganti itu. Sistem belajarnya harus terus jalan, tapi pengajarnya kurang,” Muhadjir menambahkan.(***Andi)
