Inilah Hasil Kunker LIDIK PRO & YAPINUS Ke Sulbar Terkait Penempatan dan Pengawasan Terhadap TKI Non Prosedural

Sulbar,suaralidik.com – Kunjungan kerja Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat Nusantara (LIDIK PRO) bersama dengan Yayasan Peduli Insani Nusantara (YAPINUS) ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat terkait dengan pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara Ilegal di wilayah Sulbar yang banyak dilakukan oleh Cukong-cukong tak bertanggung jawab menuai hasil, Senin (22/8/2017)

Dewan Pendiri  Lidik Pro  sekaligus Ketua Umum YAPINUS Firdaus Gigo Atawuwur S.pd,MM yang didampingi oleh salah satu PPTKIS Sulbar mengatakan kalau kunkernya bersama tim disambut baik oleh Disnaker Sulbar Kabid Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

“ Kami disambut dengan baik, ramah dan welcome tentunya, saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas dukungan dan kerja sama pemerintah Sulbar terkait dengan penanganan pemberangkatan TKI non Prosedural ini “ ucap Firdaus.

Armon. S. Sos Selaku Kabid Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Sulawesi Barat yang didampingi oleh Amirullah Jafar  (Kabid Pelatihan dan penempatan Tenaga Kerja) dan Tri sintya Hardiyani,S.P (Kasie Pembinaan dan Penempatan dalam dan luar Negeri) mengapresisasi dan siap bekerja sama dengan Lidik Pro dalam penanganan pemberangkatan TKI Ilegal yang marak terjadi di wilayahnya.

“ Mereka siap membantu dan bersinergi untuk mencegah TKI non prosedural dengan sistim meningkatan sosialisasi dan membantu paranperusahan pptkis untuk proses tki ke luar negeri secara prosedural maupun memfasilitasi dan dukungan kepada PPTKIS yang ingin membuka kantor cabang di wilayah sulawesi barat “ Ucap Firdaus Gigo saat di konfirmasi langsung oleh suaralidik.com, Senin ( 21/8/2017)

Selain dinas tenaga kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sulbar siap memberikan pelayanan yang prima dan cepat terkait proses perizinan PPTKIS.

“ Perizinan PPTKIS Bisa dalam satu hari, selama dokumen lengkap “ ucap Kadis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sulbar ” Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sulbar ,Senin (21/8)

Armon diruang kerjanya menyampaikan langsung kepada Lidik Pro & Yapinus bahwa pihaknya akan menempuh langkah-langkah khusus untuk mengurangi dan mencegah pemberangkatan TKI secara Ilegal.

Dikatakannya, kalau pihaknya akan menertibkan PPTKIS di Sulbar, menertibkan  Cukong-cukong alias Calog Penyalur TKI Ilegal (Non Prosedural) yang bebas berkeliaran di Sulbar, memberikan pemahaman kepada kecamatan,Lurah/Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat melalui sosialisasi agar mereka bisa lebih memahami mekanisme atau prosedur penempatan dan perlindungan kepada TKI Prosedural .

Kabid Pengawasan TKI Sulbar juga menambahkan kalau tidak sedikit TKI  yang sudah diberangkatkan secara Ilegal yang dampaknya terhadap TKI tersebut  nasibnya tidak menentu,di deportasi dan bahkan di penjarakan di negara Malaysia.

Armon berharap dengan banyaknya PPTKIS yang diberikan izin di Sulbar ini bisa meredam dan mengurangi pemberangkatan TKI secara Ilegal di daerahnya.

Saat ditanya soal kendala dalam melakukan pengawasan dan penertiban cukong-cukong TKI Ilegal, Kabid Pengawasan TKI Sulbar ini menjawab kalau kesulitan itu pasti ada, namun demikian pihaknya tetap berusaha semaksimal mungkin.

Diketahui bersama, para calon TKI yang diberangkatkan secara ilegal itu pada umumnya bermukim di pelosok-pelosok desa yang belum terjangkau kendaraan, selain itu para cukong-cukong pemberangkatan TKI secara Ilegal ini bekerja secara Kelompok

“ salah satu kendala dalam menangani penertiban cukong-cukong TKI Ilegal karena mereka bekerja secara TIM, jadi bergitu ketangkap satu orang, yang lainnya langsung menghilang dan bersembunyi hingga sulit lagi dideteksi keberadaanya” itulah salah satu kendala yang  dihadapi, tutup armon, Senin (21/8/2017).

Ditempat yang berbeda, Ketua Umum Lidik Pro Bachtiar M yang dikonfirmasi melalui Whatsapp (WA) miliknya membenarkan bahwa pihaknya akan terus berupaya melakukan pencegahan pemberangkatan TKI Non Prosedural  atas nama dasar kemanusiaan.

“ Upaya-upaya terus kami lakukan dan ini berkesinambungan atas dasar kemanusiaan, kita tidak ingin TKI yang diberangkatkan itu mendapat perlakuan yang tidak manusiawi di sana,misalnya gaji mereka seenaknya dipotong oleh cukong-cukong itu,kalau ada masalah malah TKI ditinggalkan atau dioper sana-sini hingga tidak jelas, mana lagi kalau mereka di penjarakan di malaysia dan lain-lain..kan kasihan ya “  tulisnya, Selasa (22/8/2017).

TKI yang diberangkatkan secara Ilegal khususnya di Sulbar sudah seharusnya menjadi perhatian serius oleh pihak pemerintah Sulbar terutama Istansi terkait dan Urgently , tutup Ketum Lidik Pro. (Alif/bcht)