Ketua BPD Manjalling Bulukumba Akan Polisikan Belasan Penambang Ilegal Yang Masih Beroperasi Di Dusun Kailie
Bulukumba, Suara Lidik – Ketua Badan Permusyawaratan Desa Manjalling, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba ancam akan melaporkan belasan penambang ilegal yang sampai saat ini masih menjalankan aktivitas pertambangannya di Dusun Kailie.
Kepada wartawan suara lidik, Ketua BPD Manjalling Muh. Iqbal Hasyim Kamis (22/06/2017) mengungkapkan bahwa aktivitas belasan penambang pasir dan tanah urung yang sampai saat ini masih beroperasi di Dusun Kailie semakin membuat keresahan dan ketidaknyamanan beberapa warga sekitar, khususnya bagi warga yang rumahnya berada tidak jauh dari lokasi tambang.
Selain membuat warga resah dan tidak nyaman akibat suara bising dari mesin tambang, Iqbal juga mengatakan bahwa aktivitas para penambang sampai saat ini belum memiliki izin operasi alias ilegal.
Lebih lanjut Iqbal juga menjelaskan bahwa karena tidak memiliki izin operasional, maka para penambang tersebut melanggar Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara.
“Dalam pasal 158 disitu dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK dapat dipina penjara paling lama sepuluh tahun dan denda sebesar sepuluh milyar rupiah” ujar Iqbal dengan nada sedikit kesal.
Iqbal juga menambahkan bahwa jauh sebelumnya dirinya selaku ketua BPD sudah melayangkan beberapa surat pengaduan warga seperti ke Dinas Energy dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulsel dan hasilnya bahwa benar lokasi di Dusun Kailie tidak dapat dapat dijadikan kawasan pertambangan karena lokasi tersebut di padati pemukiman warga.
Rekomendasi lain yang menguatkan bahwa penambangan di Dusun Kailie harus segera ditutup berdasarkan hasil keputusan rapat lintas instansi daerah, yang juga dihadiri Kasi Bimbingan Teknis dan Kasi Pembinaan Pengusahaan Pertambangan Propinsi Sulsel bahwa seluruh instansi yang hadir sepakat untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal yang berada diwilayah Desa Manjalling, dan apabila masih beroperasi maka segera dilaporkan ke pihak yang berwajib.
“Saya merasa cukup jelas dan tidak ada alasan lagi bagi saya untuk segera melaporkan hal ini ke Mapolres Bulukumba, karena ini sudah murni pelanggaran hukum” tutup Iqbal.
Iqbal juga menuding bahwa kepala Desa Manjalling harus bertanggung jawab terkait masih beroperasinya aktivitas para Penambang, sebab mereka tetap menjalankan aktivitasnya karena adanya dukungan secara tertulis dari kepala Desa Manjalling yang tertuang dalam surat keterangan Nomor 04/DM/I/2017 tentang pernyataan keberadaan kelompok tambang. (Insar/Awal Tiro/Ilal).
