Mutasi Pemkab Sinjai Bergerak, Bupati Ratnawati Lantik Pejabat Eselon II dan Lima Camat

Perbesar

SINJAI, Suara Lidik.com – Pemerintah Kabupaten Sinjai kembali melakukan penyegaran birokrasi. Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arief, resmi melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) serta lima camat di lingkungan Pemkab Sinjai.

Pelantikan berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sinjai, Senin malam (31/8/2026), sebagai bagian dari penataan organisasi dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Bupati Ratnawati menegaskan bahwa seluruh proses pengangkatan jabatan dilaksanakan berdasarkan sistem merit, dengan mengedepankan kompetensi, kapasitas, dan profesionalisme aparatur sipil negara.

“Pelantikan ini dilaksanakan dalam rangka penataan organisasi. Proses pengangkatan jabatan dilakukan sesuai sistem merit serta menjadi bagian dari peningkatan kapasitas pegawai untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Ratnawati.

Daftar Pejabat Eselon II yang Dilantik

1. Muhammad Arfah – Kepala Pelaksana BPBD
2. Waris – Kepala Dinas Ketahanan Pangan
3. A. Saoraja Arie Lesmana – Kepala Dinas Perikanan
4. dr. Kahar Anies – Kepala Dinas Kesehatan
5. Sukmawati Syarifuddin – Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM
6. A. Baso Manggungrawa – Kepala Dinas Sosial

Lima Camat Bergeser Jabatan

Selain pejabat Eselon II, Bupati juga melantik lima camat yang mengalami rotasi maupun promosi jabatan, yaitu:

1. Ridwan – Camat Bulupoddo
2. Harsan – Camat Pulau Sembilan
3. Muhammad Azharuddin Al Anshary – Camat Sinjai Borong
4. A. Adityawarman Atmapoetra – Camat Tellulimpoe
5. Alghazali Farti – Camat Sinjai Timur

Sementara itu, Muhammad Nur Adri Arief, yang sebelumnya menjabat Camat Sinjai Borong, kini dipercaya sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

Adapun A. Baso Manggungrawa resmi mengakhiri masa tugasnya sebagai Camat Sinjai Selatan setelah mendapat amanah baru sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai.

Rotasi dan promosi jabatan ini diharapkan semakin memperkuat kinerja pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat