Wabup Sinjai Terima Audiensi Kakanwil Kementerian HAM Sulsel, Bahas Penguatan Regulasi Berperspektif HAM
SINJAI, Suara Lidik.com- Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda, menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Sulawesi Selatan, di Rumah Jabatan Bupati Sinjai, Senin (27/07/2026).
Audiensi tersebut membahas penguatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sinjai dan Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Selatan, khususnya terkait fasilitasi pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia.
Kepala Kanwil Kementerian HAM Sulsel, Daniel, menjelaskan bahwa kunjungannya ke Kabupaten Sinjai merupakan bagian dari agenda koordinasi terkait program fasilitasi pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu kegiatannya adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) agar selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
“Kami berterima kasih karena diterima langsung oleh Bapak Wakil Bupati sehingga koordinasi ini dapat berjalan dengan baik. Ke depan kami berharap dapat terus berkolaborasi dalam kegiatan analisis dan evaluasi tersebut,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga berencana melaksanakan sosialisasi penguatan hak asasi manusia bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
“Dalam satu atau dua hari ke depan kami akan mengirimkan surat resmi untuk menjadwalkan kegiatan tersebut, yang nantinya dapat dilaksanakan secara virtual maupun tatap muka,” tambah Daniel.
Sementara itu, Wakil Bupati Sinjai Andi Mahyanto Mazda menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai sinergi dengan Kanwil Kementerian HAM Sulsel sangat penting dalam meningkatkan kualitas regulasi daerah.
“Alhamdulillah, banyak hal yang dibahas, terutama terkait rancangan peraturan daerah yang memuat aspek perlindungan hak asasi manusia. Tadi juga hadir Dinas Kesehatan dan Bagian Hukum untuk membahas sejumlah rancangan regulasi yang berkaitan dengan sektor kesehatan,” ungkapnya.
Ia berharap proses pembahasan hingga pengesahan berbagai rancangan peraturan daerah yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat dipercepat melalui dukungan Kementerian HAM dan Kementerian Hukum.
“Salah satu yang menjadi perhatian adalah Ranperda tentang pengawasan makanan olahan di Kabupaten Sinjai. Regulasi ini sangat penting untuk menjamin aspek higienitas serta mengawasi kandungan zat-zat yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat,” tutup Wakil Bupati.
