Perkuat Pencegahan PMI Non-Prosedural, Kanwil Imipas Sulsel Gandeng LIDIK PRO Lewat Program Desa Binaan
MAKASSAR – Jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Selatan terus memperkuat sinergi lintas sektoral guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengawasan keimigrasian. Langkah ini ditegaskan melalui pertemuan strategis bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIDIK PRO di Makassar, Kamis (30/04).
Pertemuan yang dikemas dalam konsep “Ngopi Bareng” di Fireflies, Jalan Hertasning, ini berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Hadir langsung Kepala Kanwil Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulsel, Friece Sumolang, S.H., M.H., didampingi Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas II Non TPI Palopo, yogie Kashogi, serta perwakilan Kanim Kelas II TPI Parepare, Andi Abu thalib SE,MM.
Dari pihak LIDIK PRO, hadir Sekretaris Jenderal DPN, M. Darwis K, Ketua DPP Sulsel, Kemal Situru, serta jajaran aktivis pemerhati Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Fokus pada Desa Binaan dan Pencegahan TPPO
Agenda utama pertemuan ini menyoroti penguatan program Desa Binaan Imigrasi. Program ini dirancang sebagai benteng pertahanan dini di tingkat desa untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai tata cara permohonan paspor sesuai SOP. Kita ingin meminimalisir celah bagi PMI non-prosedural agar mereka tidak terjebak dalam praktik ilegal yang merugikan,” ujar Friece Sumolang.
Sinergi untuk Pelayanan Inklusif
Selain isu TPPO, Kanim Palopo dan Kanim Parepare menegaskan komitmennya untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi stakeholder, media, dan NGO dalam mengawal pelayanan publik. Fokus utama ke depan meliputi:
- Layanan Kelompok Rentan: Prioritas pelayanan bagi lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
- Transformasi Digital: Sosialisasi masif mengenai penggunaan e-passport yang menawarkan keamanan dan kenyamanan lebih bagi pemegang paspor.
- Edukasi Anti-Calo: Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak tergiur rayuan oknum atau calo dalam pengurusan dokumen perjalanan.
Kemitraan Berbasis Solusi
Sekjen LIDIK PRO, M. Darwis K, memberikan apresiasi atas keterbukaan Kanwil Imipas Sulsel dalam menjalin komunikasi dengan aktivis. Menurutnya, pengawasan pelayanan publik akan lebih efektif jika dibangun dengan semangat kemitraan yang positif.
“Hubungan antara lembaga pemerintah dan aktivis harus didasarkan pada kekeluargaan. Kritik yang kami sampaikan harus disertai dengan solusi, demi melahirkan pelayanan yang maksimal, transparan, dan berintegritas bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegas Darwis.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa Kanwil Imipas Sulsel terus berupaya hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis namun tetap tegas dalam penegakan aturan.
