Jadi Narasumber, Plt Kadis Kominfo Makassar Ajak OPD Tingkatkan Kapasitas Pengelolaan Statistik Sektoral
Makassar, SuaraLidik.com – Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Ismawaty Nur, menjadi narasumber kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral yang diadakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, di Hotel Horison, Selasa (22/10/2024).
Dalam paparannya, Ismawaty Nur menyampaikan pentingnya statistik sektoral yang akurat dan relevan guna mendukung perencana dan pengambilan kebijakan di berbagai sektor pemerintahan.
“Pengumpulan data dengan metode by name by adress sangat penting untuk memastikan kejelasan dan ketepatan informasi. Dengan data yang jelas, anlisis lebih lancar, pengambilan keputusan akan tepat dan pembuatan regulasi dapat dilakukan dengan lebih baik,” ujarnya.
Selain itu, Ismawaty Nur juga mengharapkan koordinasi dan sinergi BPS dengan Pemerintah Kota Makassar terus terjalin dengan kuat.
“Kegiatan ini juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas data statistik sesuai standar Satu Data Indonesia (SDI). Maka dari itu, upaya ini memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak terkait,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Makassar, Abd Hafid menjelaskan melalui pembinaan ini, diharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan statistik serta kualitas pengelolaan data.
“OPD mesti mampu meningkatkan pemahaman tentang penyelenggaraan statistik sektoral, literasi tentang metadata dan rekomendasi kegiatan statistik,” jelasnya.
“Ini juga langkah-langkah teknis dalam penyelenggaraan statistik sektoral, seperti sistem atau rancangan kerja dan alur kerja nantinya,” sambung Abd Hafid.
Sekedar diketahui, pembinaan ini dilakukan terhadap 6 (enam) OPD Kota Makassar yang dijadikan pilot project kegiatan pengelolaan data sektoral, agar sesuai dengan prinsip SDI guna menghasilkan data yang akurat, dapat dipercaya dan berkualitas.
Adapun 6 OPD yang dimaksud, Abd Hafid menjelaskan yaitu Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan serta Badan Perencanaan Pendapatan Daerah.
