Terima Tim KPK, Bupati Luwu Dukung Pemberantasan Korupsi

Perbesar

LUWU – Baik tidaknya suatu pemerintahan, termasuk di kabupaten/kota sangat tergantung pada sistim yang dijalankan atau disepakati sesuai aturan.

Hal itu diungkapkan Bupati Luwu, Andi Mudzakkar di ruang musyawarah DPRD Luwu saat menerima kedatangn tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang berkunjung di Kabupaten Luwu, Selasa (5/12/2017).

Menurut Cakka, sistim sangatlah berpengaruh pada baik tidaknya sebuah pemerintahan. “Sistim itu paling penting. Banyak orang baik, tapi karena hidup dalam sistim yang buruk, sistim buruk itulah yang mempengaruhinya. Sebaliknya, orang tidak baik sekalipun, tapi ketika hidup dalam sistim yang baik, maka lambat laun ia akan berubah sesuai sistim yang baik,” ujar Cakka.

Cakka yang juga Ketua PMI Luwu, mengungkapkan apresiasinya atas kedatangan tim KPK dan berkomiten mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi yang terintegrasi.

“Sebagai pemerintah daerah, konsolidasi eksekutif-legislatif dalam pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi ini kami dukung sepenuhnya. Terima kasih atas kunjungannya, Insya Allah apa yang disampaikan KPK ini, akan jadi perhatian bagi kami dan mendukung sepenuhnya demi pemerantasan korupsi yang terintegrasi, “tegas Cakka.

Dalam pertemuan tim KPK bersama unsur eksekutif dan legislatif ini, perwakilan KPK Heri Nurudin banyak mengulas terkait pemberantasan korupsi pada level pemerintahan daerah.

Dikatakan HeriNurudin, pada tahun 2017 ini pihaknya sudah dua kali membahas pemberantasan korupsi pada tingkat pemerintah daerah. Dimulai pada kegiatan identifikasi di awal April 2017. Kemudian pada Mei 2017 digelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi.

“Pada Mei ada agenda penting yakni penandatangan komitmen bersama terkait pemberantasan korupsi terintegrasi, yang dihadiri seluruh bupati/walikota se Indonesia,” kata Heri.

Heri mengharapkan agar setiap daerah betul-betul ada komitmen kuat untuk melasanakan program pemberantasan koruspi.

“Kalau 2018 nanti tidak kelihatan komitmennya, tidak ada progres sama sekali, tim penindakan akan masuk di daerah bersangkutan. Hari ini, di Luwu saya melihat komitemen itu ada. Saya mau baik eksekutif dan legislatif sama-sama harmonis. Harmonis dalam hal menjunjung kebenaran. Jangan sampai kasus di Sumatera Utara, Bengkulu dan Jambi, terjadi di Luwu ini,” imbaunya.

heri Nurudin juga menekankan pentingnya melakukan pengawasan pada pengadaan barang dan jasa. “Di situ jangan ada lagi memperkaya diri sendiri, koorporasi dan lain sebagainya. Perkaya dirilah secara legal, sesuai aturan. Saya minta, sebelum ketok palu APBD 2018, jangan ada nego-nego. Jangan ada penyuapan, jangan ada pemerasan di situ. Terima kasih pak Bupati Luwu sudah menerima kami, dan kita sama-sama berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi secara terintegrasi, ” jelas Heri.