Sinergi Lintas Instansi Lewat Rapat TIMPORA, Soroti Pengawasan TKA di Kawasan Industri
BANTAENG, Suaralidik.com– Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bantaeng menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Bantaeng, Selasa (3/11/2026), di Ballroom Hotel Seruni, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.
Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi lintas instansi untuk memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing, khususnya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di sejumlah perusahaan dan kawasan industri di Kabupaten Bantaeng.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta sejumlah instansi terkait yang tergabung dalam keanggotaan TIMPORA Kabupaten Bantaeng.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bantaeng menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam melakukan pengawasan orang asing. Menurutnya, pengawasan tidak dapat dilaksanakan oleh pihak Imigrasi secara mandiri, tetapi membutuhkan dukungan seluruh anggota TIMPORA melalui pertukaran data, informasi, dan koordinasi berkelanjutan.
Keberadaan orang asing di Kabupaten Bantaeng, terutama yang bekerja pada perusahaan dan kawasan industri, menjadi perhatian bersama untuk memastikan aktivitas mereka sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku.
Perbedaan Data TKA Jadi Kendala Pengawasan
Dalam sesi pemaparan materi dan diskusi, sejumlah instansi menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan orang asing, salah satunya terkait perbedaan data jumlah TKA.
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng menyampaikan bahwa terdapat sejumlah TKA yang tercatat bekerja pada beberapa perusahaan, yakni 17 orang di PT Huadi Nickel Alloy Indonesia, 99 orang di PT Hengsheng, dan satu orang di PT Unity.
Selain itu, terdapat delapan TKA yang masa berlaku dokumennya akan berakhir pada Desember 2026. Rinciannya, empat orang dari PT Hengsheng dan empat orang dari PT Huadi.
Dinas Ketenagakerjaan juga mengungkapkan bahwa pembaruan data dari perusahaan masih menghadapi kendala karena informasi belum disampaikan secara berkala.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengawasan, mengingat pentingnya data yang akurat dan terkini untuk mengetahui keberadaan serta aktivitas tenaga kerja asing.
Perwakilan Kesbangpol Kabupaten Bantaeng turut menyampaikan adanya perbedaan data dengan Dinas Ketenagakerjaan. Selain itu, keterbatasan akses untuk memasuki kawasan industri menjadi kendala dalam melakukan pengecekan langsung terhadap keberadaan TKA.
Sementara itu, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Bantaeng menyampaikan bahwa informasi yang diperoleh dari komunikasi dengan perusahaan juga belum sepenuhnya memberikan kepastian mengenai jumlah TKA yang bekerja di sejumlah perusahaan.
Kawasan Industri Membutuhkan Koordinasi Lebih Intensif
Keterbatasan akses ke kawasan industri menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam rapat tersebut.
Sejumlah instansi menyampaikan bahwa pengawasan dan pelaporan berkala masih bergantung pada informasi dari instansi lain, terutama Dinas Ketenagakerjaan.
Akibatnya, data yang disampaikan dalam laporan pengawasan belum selalu mengalami pembaruan signifikan karena belum adanya verifikasi langsung terhadap kondisi di lingkungan perusahaan.
Melalui forum TIMPORA, peserta menilai diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dengan perusahaan dan instansi terkait agar informasi mengenai jumlah TKA, asal negara, masa berlaku dokumen, serta aktivitas pekerjaan dapat diperbarui secara berkala.
Aktivitas WNA di Masyarakat Turut Menjadi Perhatian
Selain pengawasan terhadap TKA di kawasan industri, rapat juga membahas aktivitas warga negara asing (WNA) di tengah masyarakat.
Perwakilan Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Bantaeng menyampaikan informasi mengenai beberapa aktivitas WNA yang menjadi perhatian dalam beberapa bulan terakhir, termasuk perkawinan antara WNA asal Tiongkok dengan warga negara Indonesia serta keberadaan WNA asal Pakistan yang melakukan kegiatan meminta sumbangan di sejumlah masjid.
Informasi tersebut disampaikan sebagai bahan koordinasi dan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan maksud, tujuan, serta legalitas kegiatan yang dilakukan selama berada di wilayah Kabupaten Bantaeng.
Perwakilan Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) juga menyoroti kendala pemantauan terhadap aktivitas orang asing, termasuk keberadaan kelompok jemaah tabligh yang terkadang telah berada di suatu wilayah sebelum diketahui oleh instansi terkait.
Selain itu, perbedaan bahasa menjadi tantangan bagi petugas dalam melakukan komunikasi dan pemantauan langsung di lapangan.
Perkuat Komunikasi dan Pemahaman Keimigrasian
Dalam rapat tersebut, perwakilan Kodim 1410/Bantaeng menyampaikan bahwa keberadaan forum TIMPORA dan grup komunikasi WhatsApp dapat membantu mempercepat pertukaran informasi antarinstansi.
Personel di tingkat wilayah, termasuk Babinsa, juga dinilai dapat mendukung pemantauan keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah binaan masing-masing.
Namun, diperlukan peningkatan pemahaman anggota TIMPORA mengenai jenis visa, izin tinggal, serta ketentuan keimigrasian agar petugas lapangan memiliki pengetahuan dasar dalam mengenali kesesuaian aktivitas orang asing dengan izin yang dimiliki.
Melalui peningkatan pemahaman tersebut, anggota TIMPORA diharapkan dapat melakukan koordinasi dan melaporkan apabila menemukan aktivitas yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
Dorong Pemutakhiran Data dan Pengawasan Terpadu
Rapat koordinasi TIMPORA Kabupaten Bantaeng berlangsung hingga pukul 15.00 WITA dan ditutup dengan harapan agar hasil pembahasan dapat menjadi bahan tindak lanjut bagi seluruh instansi terkait.
Beberapa langkah yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut meliputi peningkatan koordinasi antarinstansi, penyamaan dan pemutakhiran data TKA, penguatan komunikasi dengan perusahaan, serta peningkatan pemahaman anggota TIMPORA mengenai ketentuan keimigrasian.
Optimalisasi grup komunikasi TIMPORA juga diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi apabila ditemukan keberadaan atau aktivitas orang asing yang memerlukan perhatian.
Melalui koordinasi berkelanjutan, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Kabupaten Bantaeng diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terpadu, dan sesuai dengan tugas serta kewenangan masing-masing instansi.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan