Saling Lempar, 1,8 Miliar Hasil Tahap Pertama Gedung DPRD Bulukumba Dilunasi di APBD Perubahan???
BULUKUMBA, Suaralidik.com – Pemerintah kabupaten Bulukumba, menanggapi terkait sisa pembayaran hasil Tahap pertama pembangunan gedung DPRD Bulukumba senilai Rp. 1,8 Miliar.
Melalui Kasubag Peliputan, Pemberitaan, dan Kerjasama Pers (P2KP) Andi Ayatullah Ahmad, Senin (21/8/17) kepada Suaralidik.com mengatakan, pemerintah bukannya tak mau membayarkan hasil pekerjaan rekanan tersebut melainkan, pihak keuangan terlambat memasukkan laporannya saat pencairan lalu.
“Jadi bukan disengaja, tapi karena anggaran itu tidak bisa dipake karena prosesnya sudah lewat,” ujarnya.
Lebih lanjut Andi Ayatullah mengatakan, setiap proyek yang dikerjakan itu bertahap, dan pada saat laporan pencarian pihak keuangan tidak memberikan laporannya, hingga jatuh masa pencarian belum juga menyetorkan laporan.
“Pelunasan itu akan dibayarkan di APBD Perubahan, namun akan dibahas dulu di DPRD,” terangnya.
Namun saat dikonfirmasi awak media, Kepala Badan Kuangan Daerah (BKD) Andi Mappiwali juga bernada sama. Dikatakannya, pembayaran uang rekanan bukan kesalahan pihak BKD, sebab dari awal telah menyampaikan surat edaran ke SKPD agar segera melaporkan data rekanan yang belum di bayarkan.
“Kita akan ajukan pada perubahan, keseluruhannya yang berjumlah Rp.95 Miliar lebih DAK termasuk utang 1,8 Miliar hasil tahap pertama pembangunan DPRD, itu karena APBD sudah lewat, mau dipaksakan juga tidak mungkin, kita harapkan rekanan bersabar,” ujar Andi Mappiwali kepada awak media.
Selain itu ia menambahkan, jika dari awal Keuangan telah bersurat ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk segera memasukkan pengerjaan pembangunan yang belum rampung baik fisik maupun anggaran yang melewati tahun anggaran 2016. Namun hingga pembahasan di DPRD SKPD tidak melaporkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga dianggap seluruh
pengerjaan telah rampung. Belakangan terungkap jika masih banyak rekanan yang belum terbayarkan setelah penetapan APBD.
“Mau ambil dimana uang untuk pencairan, Kalau tidak masuk dalam APBD. Semua yang di APBD telah ada porsinya,” jelas Mappiwali.
Terpisah, Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (DP3) Bulukumba, Andi Musman lepas tangan terkait belum dibayarkanya proyek pembangunan gedung paripurna DPRD yang menelan anggaran Rp 2,3 Miliar ditahap awal. Dia meminta Kotraktor PT Cucu Wali untuk berurusan langsung dengan Badan Keuangan yang mengurusi masalah pencairan pekerjaan.
Selama ini menurutnya, DP3 tidak pernah bermasalah melainkan sisa pencairan yang dilakukan keuangan pasca rampunya pengerjaan pada tahap awal. Malah DP3
akan kembali melanjutkan pembagunan tahap kedua, yang saat ini kembali pada tahap lelang pasca dibatalkannya pemenang sebelumnya.
“Intinya kami akan melanjutkan, meski pembayaran belum diselesaikan, karena pengerjaan berbeda,” ujar Musman kepada awak media.
Diberitakan sebelumnya sejumlah pekerja rekanan tahap pertama pembangunan gedung DPRD Bulukumba melakukan penyegelan bangunan tahap pertama (Lihat Gambar, Red). Mereka protes lantaran hingga saat ini sisa anggaran senilai Rp. 1,8 Miliar belum dilunasi.
“Segel tersebut tidak akan kami buka sebelum kami dibayar,” ujar Amran Latif, selaku pihak rekanan beberapa waktu lalu.
REP: Indra Chairunnisa
