Rekomendasi DPRD ke Pemkab Bulukumba Tidak Nyambung Soal Tahap II
KNPI: Awalnya Teriak Ada Kesalah. Sekarang Diam, Ada Apa?
BULUKUMBA, Suaralidik.com – Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (DPK Aspekindo) Bulukumba, Iful H saing merasa tidak puas dengan hasil rekomendasi yang dikeluarkan DPRD ditujukan ke Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bulukumba soal kesalahan pemenang tender pada proses pembangunan tahap II Gedung baru DPRD.
Menurut Iful, rekomendasi DPRD yang diterbitkan pada 25 Septermber 2017 kemarin ke Pemkab tidak memeliliki substansi dengan hasil hearing yang dilakukan kepada ULP Pokja kemarin dan sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan ketua DPRD, Andi Hamza Pangki sebelumnya.
Iful kepada Suaralidik.com menjelaskan, sesuai permasalahan 4 poin yang saya ajukan pihaknya beberapa waktu lalu perihal hearing seperti, penetapan persyaratan kualifikasi dalam dokumen pengadaan yang tidak sesuai lingkup pengerjaan yang akan dilaksanakan yaitu sub bidang klasifikasi jasa pelaksanaan konstruksi bangunan komersial(BG004), dan merubah persyaratan kualifikasi pengerjaan tahap 1 yaitu sub bidang klasifikasi jasa pelaksanaan untuk konstruksi bangunan gedung lainya (BG009).
“Kan kemarin jelas pemenang lelang yang tidak memiliki pengalaman kerja dan kemampuan dasar(KD) sesuai dengan Sub bidang klasifikasi jasa pelaksanaan konstruksi bangunan komersial(BG004) yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Itu diaminkan ketua DPRD,” ujar Iful, Rabu (4/10/17).
Lanjutnya, pemenang lelang juga tidak melampirkan surat penawaran jaminan. Ketetapan waktu penerbitan SPPBJ dan penandatanganan kontrak yang sudah tidak sesuai.
Dirinya membandingkan hasil rekomendasi dalam surat yang diajukan DPRD ke Pemkab. Dalam penetapan pemenang lelang atas pekerjaan konstruksi dan konsultasi agar pemerintah daerah melaksanakanya sesuai dengan peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat peraturan presiden republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 31/PRT/M/2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor: 7/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi, itu dinilainya sangat jauh dari substansi.
“Pekerjaan pembangunan gedung DPRD tahap 2 agar dilaksanakan sesuai perundangan-undangan yang berlaku. Nah disini dimana nyambungnya? ini tidak sesuai,” Jelas Iful.
Isi rekomendasi tersebut justru berbeda dengan pernyataan ketua DPRD Bulukumba sebelumnya. Dan juga berbeda dengan hasil surat dari Inspektorat.
“Iya hasil rekomendasi komisi C bahwa sesuai hasil hering, pokja salah. Surat dari inspektorat bahwa pokja salah menggunakan BG004 padahal harusnya BG009. Begitu pula hasil konsultasi komisi c pada lpjk sulsel mengatakan pokja salah mengunakan bg004,” kata Andi Hamza Pangki seperti diberitakan sebelumnya.
Selain itu Iful juga mengatakan, pengerjaan pembangunan tahap II yang dikerjakan PT Jonjoro Panrita Kampong itu pihaknya kembali menemukan kejanggalan mengenai persyaratan pengunaan alat dan bahan yang tidak sesuai dengan hasil data.
“Pada hasil data dari persyaratan kualifikasi, yaitu fasilitas/peralatan melaksanakan pekerjaan menggunakan beberapa alat seperti, Batching Plant, Truck Mixer, Concrate Pump, concrete Vibratoe, Bar Cutter, Bar Bender, Dump Truck, Generator Set, Las, Sacffolding, itu tidak ada. Sementara dari yang saya lihat juga itu mereka gunakan adalah besi polos padahal seharusnya besi ulir,” ungkap Iful.
Bernada sama dengan ketua Aspekindo, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bulukumba, Idil Akbar menyayangkan sikap ketua DPRD, Andi Hamzah Pangki yang terkesan tidak konsisten dalam mengambil sikap.
“Patutlah kita sebagai masyarakat curiga. Awalnya ketua DPRD yang menggebu-gebu mengatakan kalau dalam proses tender ada indikasi kesalahan. Tapi sekarang malah seakan diam. Ada apa??,” kata Idil.
Padahal, Lanjutnya ketua DPRD sendiri menyampaikan dihadapan pengurus KNPI dulu,!kalau inspektorat saja sudah menyampaikan surat dan jelas mengatakan ada kesalahan.
“Dihadapan pengurus KNPI hari itu, ketua DPRD janji dan meyakini ada kesalahan,” tambah Idil.
Idil mendorong agar polemik yang terjadi pada tahap II pembangunan gedung DPRD diselidiki aparat penegak hukum.
“Sudah ada beberapa delik aduan, masa para penegak hukum autis melihat hal ini,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki menuturkan apa yang direkomendasikan pihaknya sudah benar.
“Sudah dikirim ke Bupari, isinya itu tetap Pokja tidak melaksanakan aturan,” katanya.
Hanzah Pangki juga menambahakan terkait pemutusan kontrak, DPRD tidak memiliki kewenangan terkait hal itu.
“Urusan kami itu sama Pokja bukan sama Kontraktor. Kalau soal pemutusan kontrak itu pengadilan pi karena kontrak sudah ada, makanya saat hearing kemarin kita pertanyakan kenapa cepat sekali tanda tangan kontrak,” tandasnya. (Indra/ Ar)
