banner pemprove sulsel
banner pemkot makassar 2024
iklan PDAM Pemkot Makassar

PPDB Tidak Akuntabel dan Transparansi, KOMPI Sulsel Minta Pj Gubernur Copot Kadis dan Kabid SMA

waktu baca 2 menit

Makassar, SuaraLidik.com – Komando Mahasiswa Merah Putih (KOMPI) Sulsel menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10, Senin (08/07/2024).

Setibanya di Disdik, KOMPI Sulsel diterima langsung oleh Kabid SMA, Nur Kusuma dan beberapa staf Dinas Pendidikan lainnya.

Dalam orasinya, perwakilan KOMPI Sulsel Bojan mengatakan bahwa, pendidikan sejatinya sesuatu yang memiliki peran pondasi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, penyelanggaraan harus dilakukan dengan sebaik mungkin dan berorientasi kepada masa depan.

Selain itu, Negara Indonesia memiliki UU tentang pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional pada Bab 3 ayat (1), bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tidak hanya itu, lanjut Bojan menambahkan bahwa, PPDB adalah suatu proses penerimaan peserta didik di sebuah lembaga pendidikan, baik itu yang formal maupun non formal.

Namun kata Bojan, justru kegiatan PPDB dijadikan para elit-elit pemerintah di Sulsel untuk menjalankan aksi kejinya, dan diduga telah melecehkan pendidikan di Indonesia.

“Kami menduga Disdik Sulsel melakukan sebuah praktik dalam hal ini melakukan titipan-titipan dari oknum yang diduga pejabat di Sulawesi Selatan,” jelas.

Hal ini menurut Bojan, tidak boleh dibiarkan terus menerus karena jelas mencederai UU dan merusak generasi bangsa yang telah kita sepakati bersama.

Maka dari itu, KOMPI Sulsel menyampaikan 3 tuntutannya :

  1. Mendesak PJ Gubernur Sulsel mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SMA Disdik Sulsel.
  2. Mendesak Komisi E DPRD Sulsel untuk membentuk tim investigasi terkait adanya dugaan penerimaan siswa-siswi SMA yang tidak sesuai dengan regulasi PPDB yang ditetapkan.
  3. Mendesak Dinas Pendidikan Sulsel untuk segera hentikan segala bentuk komersialisasi pendidikan.
Andi Jaka


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

perhapmi
perhapmi