Peradaban Baru Perkantoran Pemprov Sulsel, Twin Tower Berlantai 36 Akan Segera Dibangun
Makassar, suaralidik.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan pihak swasta akan segera membangun Twin Tower di Kota Makassar.
Bangunan Twin Tower diperkirakan akan dikerjakan selama 18 bulan oleh PT Waskita Karya Tbk, hal ini disampaikan oleh Gubernur Sulawesi selatan saat memberikan sambutannya dalam penanda tanganan kontrak kerja konstruksi Terintegrasi antara Perseroda dwngan PT Waskita Karya Tbk di Rujab Gubernur Sulsel, Rabu (4/11/2020).
“Twin tower yang akan dibangun PT Waskita Karya Tbk, selama 18 bulan sejak ground breking 7 November 2020, menjadi sebuah energi perubahan peradaban pegawai dan masyarakat Sulsel”. Kata Nurdin Abdullah
Tercatat, Perseroda sebagai pihak yang akan mengelola Twin Tower dan PT Wika sebagai pihak yang akan membangun kontruksi.
Hadir pada acara tersebut, Sekprov Dr Abdul Hayat Gani, Dirut Perseroda M Taufil Fachruddin, Komisaris Utama PT Jamkrida Prof Gagarin, Prof Marsuki DEA, Senior Vice Presiden Devisi VII PT Wika, Septiawan, Proyek Manager PT Wika Bonie Butarbutar, dan undangan lainnya.
Bangunan berlantai 36 ini menurut Gubernur Nurdin Abdullah akan menjadi kantor Pemerintahan Sulawesi Selatan. Satu tower untuk eksekutif dan satu tower untuk legislatif.
Dijelaskan, twin tower ini akan menjadi sebuah peradaban baru perkantoran pemerintah yang koneksi dengan mal, perhotelan, dan ruang publik.
“Bangunan ini akan menjadi sebuah energi perubahan peradaban sistem kerja di pemerintahan. Lambang sinergitas. Pemerintah Sulsel akan bersatu di kantor yang megah, ” jelas Nurdin Abdullah.
Menurut Nurdin Abdullah, pemerintah yang berkantor di twin tower adalah sebuah budaya baru.
“Ini menciptakan sebuah kantor yang mengesankan modern, sinergi. Ini budaya baru. Kayaknya sebuah mal, ” katanya.
Twin tower yang dibangun tanpa anggaran APBD dan APBN dan akan mengubah tradisi berkantor pemerintahan serta menjadi kebanggan bagi pegawai.
Diakui, rencana pembangunan gedung pemerintahan Sulsel yang dibiayai pihak ketiga sebesar 1.9 triliun ini sudah dilaporkan kepada Presiden RI, Ir.H.Joko Widodo.
(Rusdi)
