NH-Azis : Komitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih, Pemerintah Bekerja Sama Dengan KPK
Makassar,suaralidik.com — Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel nomor urut satu, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz), mengapresiasi pelaksanaan pembekalan anti-korupsi dan deklarasi LHKPN pasangan calon kepala daerah di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (17/4). Kegiatan tersebut memberikan pemahaman kepada calon kepala daerah terkait zona rawan korupsi.
Menurut NH, upaya pemerintah bekerjasama dengan KPK guna menciptakan pemerintahan bersih harus didukung penuh. Itu pula yang menjadi komitmennya bersama Aziz. Bukti dan komitmen menghadirkan pemerintahan bersih yakni anti-KKN dan anti-dinasti politik telah ditunjukkan dengan meneken kontrak politik di hadapan publik pada November lalu.
NH-Aziz bahkan menjadi satu-satunya kandidat yang berani meneken kontrak politik anti-KKN dan anti-dinasti politik. Ikrar menciptakan pemerintahan bersih disampaikannya pada saat deklarasi pencalonan di Lapangan Karebosi. Total ada empat janji yang menjadi kontrak politik pasangan yang diusung oleh lima parpol tersebut.
“Ini merupakan momentum yang sangat bagus. Komitmen anti KKN dan menciptakan pemerintahan bersih harus hadir bukan hanya saat menjadi calon tapi lebih-lebih lagi saat menjadi kepala daerah ataupun aparat pemerintahan,” ujar Ketua Koordinator Bidang Pratama DPP Golkar tersebut.
“Saat deklarasi di hadapan puluhan ribu rakyat Sulsel secara langsung dan ditonton ratusan ribu rakyat Sulsel secara online, NH-Aziz kan telah mendeklarasikan itu. Sampai hari ini, ya NH-Aziz satu-satunya calon yang meneken kontrak politik hanya NH-Aziz,” ujarnya.
Komitmen NH-Aziz menghadirkan pemerintahan bersih tidak hanya terlihat pada kontrak politik. Dalam pelaporan kekayaan dan penggunaan dana kampanye, pasangan ini juga paling transparan. NH-Aziz menegaskan melaporkan seluruh harta kekayaan dan tidak menyembunyikan sedikitpun. Adapun soal penggunaan dana kampanye, pasangan ini memastikan tidak melibatkan cukong.
Menurut NH, pelibatan cukong dalam membiayai suksesi politik akan berbuntut panjang. Bahkan, kandidat akan terbebani dalam mengambil keputusan atau kebijakan. “Sedari awal, saya tegaskan tidak mau dan tidak boleh ada cukong. Itu karena pasti akan ada budi dan nantinya korupsi,” pungkasnya. (*BCHT)
