LSM LIDIK PRO Pertanyakan Status Mantan Ketua DPRD Selayar Yang Masih Memimpin Rapat
Kepulauan Selayar, Suaralidik.com – Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat Nusantara (LIDIK PRO) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Selayar, mempertanyakan status mantan ketua DPRD Kepualaun Selayar Ir.Andi Arifin Daeng Marola yang sudah diberhentikan sebagai Ketua DPRD Kepulauan Selayar, Selasa (25/7)
Pasalnya Andi Arifin Daeng Marola sejak diberhentikan sesuai dengan rapat paripurna DPRD kab Selayar tanggal 24 mei 2017 ternyata masih juga memimpin rapat-rapat di DPRD Selayar tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPD Lidik Pro Selayar Muslimin yang ditemui langsung di salah satu warkop yang terletak di kota Benteng Selayar, Selasa (25/7)
Dijelaskannya bahwa Rapat paripurna DPRD Selayar yang diusulkan oleh Partai Golkar yang dihadiri sebanyak 19 orang anggota DPRD dari 25 orang Anggota DPRD di Selayar menghasilkan Keputusan Pemberhentian Ir.Andi Arifin Daeng Marola sebagai ketua DPRD dan menetapkan calon pengganti sebagai Ketua DPRD Selayar untuk sisa masa jabatan 2014-2019 yakni Mappatunru S.pd.
Muslimin menilai bahwa dengan status Ir.Andi Arifin Daeng Marola yang sudah diberhentikan tersebut tentunya tidak sah lagi atas keputusan-keputusan yang diambil dalam memimpin rapat karena statusnya sudah bukan lagi sebagai ketua DPRD Selayar terhitung sejak hasil Rapat paripurna dikeluarkan.
” Bagaimana dengan pertanggungjawaban keuangan nantinya..? tentunya akan menjadi temuan, seharusnya jangan memimpin rapat-rapat karena didalamnya ada unsur keuangan negara, siapa yang mau bertanggung jawab..? ” tegas Muslimin saat ditanya soal keuangan, Selasa (25/7)
Muslimin menambahkan bahwa LIDIK PRO DPD Selayar telah melakukan Audiens dan melayangkan surat kepada Pihak DPRD Selayar dan Pemerintah Kabupaten Selayar terakit dengan pemberhentian dan pengangkatan ketua DPRD selayar yang belum jelas statusnya sampai sekarang.
” hari ini saya baru saja pulang dari DPRD dan Pemkab Selayar, di DPRD saya bertemu menyerahkan langsung surat kepada Sekwan DPRD Selayar ” Lanjut Muslimin
Ditempat yang sama, Ketua Garda LSM LIDIK PRO SULSEL Mustahyamin menambahkan jika surat yang dilayangkan tersebut selain ditujukan kepada DPRD dan PEMKAB Selayar, juga dikirim ke pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan.
” ini juga terjadi karena Syahrul Yasin Limpo sebagai Gubernur belum menindak lanjuti hasil keputusan rapat paripurna DPRD selayar, olehnya itu kami akan pertanyakan langsung juga ke pihak SYL karena ini menyangkut roda pemerintahan di kepulauan selayar ” Tegas Mustahyamin yang akrab disapa dengan pak Yamin ini.
Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber bahwasannya Bupati Kepulauan Selayar bahkan sudah bersurat juga ke Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sejak 31 Mei 2017 namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pihak Provinsi.
Ditambahkannya kalau LSM Lidik Pro DPD Selayar juga sudah mengirim surat tembusan ke pihak Dewan Pimpinan Provinsi (DPD) Lidik Pro Sulsel , Dewan Pimpinan Nasional dan Kementrian Dalam Negeri. ( Hilda/Bcht)
