Lidik Pro : SDN 3 Poncowati Tidak Boleh Pungut Sumbangan dari Siswa
Lampung tengah, suaralidik.com – Ketua Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat Nusantara (Lidik Pro) Lampung Edy menyikapi kabar pungutan sumbangan SDN 3 Poncowati kecamatan Terbanggi besar kepada wali murid.
Pasalnya, wali murid dimintai sumbangan untuk pembangunan paving block dan ruang kelas di sekolah itu.
Informasi yang dihimpun, tahun 2018 pihak sekolah meminta uang pembangunan paving blok sebesar Rp50 ribu.
Kemudian di tahun 2019 pihak sekolah kembali meminta kepada wali murid sebesar Rp100 ribu untuk satu unit ruang kelas.
Baca juga: Bangun Ruang Kelas, SDN 3 Poncowati Terbanggi besar Pungut Sumbangan dari Wali Murid
Ketua Lidik Pro Lampung sangat menyayangkan adanya pembanguan di sekolah itu kemudian dibebankan kepada murid.
“Sekolah tidak boleh memungut sumbangan dari siswa baru dengan dalih apapun termasuk sumbangan pengembangan. Orang tua murid tak boleh dibebani biaya pembangunan atau pengembangan, karena biaya tersebut sudah ditanggung pemerintah,” kata Edy kepada media.
Menurut Edy, Larangan menarik sumbangan ini diatur dalam Permendikbud nomor 51/2018 yang diubah pada Permendikbud nomor 20/2019 terkait dengan PPDB 2019.
“Kalau pembangunan sudah jelas, bahwa sumber pendanaan itu ada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Jika memang dibutuhkan anggaran sekian, maka harus diajukan ke dinas pendidikan, di-acc boleh atau tidak. Jangan kemudian langsung memungut pada sejumlah ortu siswa, ini akan berpotensi maladministrasi,” tandas Edy.
Edy menjelaskan kalau pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung. Karena menurutnya fungsi sekolah adalah melayani masyarakat di bidang pendidikan.
“Jangan sampai fungsi sekolah itu berubah. Apa lagi kemudian ada yang jualan buku dan lain-lain. Fungsi sekolah itu kan melayani masyarakat dalam bidang pendidikan, bukan fungsinya sebagai toko penjual buku. Kemudian memungut sejumlah dana. Dindikbud harus turun ke lapangan,” terang Edy.
Makanya dari itu, Edy menegaskan perlunya evaluasi terkait penggunaan anggaran sampai saat ini. Kalau menjadi kebutuhan mendasar dan harus segera minta dari masyarakat, dia menilai tentu tidak dengan meminta uang kepada wali murid.
“Ini kan sering normatif dengan alasan kurang anggaran untuk membangun ini itu dan sebagainya,” ucapnya.
“Penegak hukum juga boleh masuk, apakah ada potensi dugaan tindak pidana, itu nanti diserahkan kepada penegak hukum,” pungkasnya.(**WIS)
