Kopel Bulukumba Tuding RSUD, Pemkab dan BPJS Berselingkuh Dalam Melayani Pasien
BULUKUMBA – Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Bulukumba menuding Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Sultan Dg Radja, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Berselingkuh dalam memberikan pelayanan ke pasien.
Hal itu dikatakan langsung Direktur Kopel Bulukumba, Muhammad Jafar seiring beberapa hari terakhir RSUD sering mendapat sorotan dan keluhan. Bukan hanya masyarakat, dan aktivis pemerhati kesehatan keluarga pasien yang tengah dirawat pun sering mengeluh-eluhkan pelayanan di Rumah Sakit bertaraf B tersebut.
Menurutnya, selain kondisi toilet di beberapa ruang perawatan dinilai membahayakan keselamatan pasien dan keluarganya, juga karena pelayanan yang diberikan terutama pada pasien peserta BPJS.
Misalnya, pada 10 November kemarin, salah seorang keluarga pasien, Suparman mengeluhkan pelayanan tentang kondisi keluarganya yang tidak mendapatan haknya sebagai peserta BPJS dengan maksimal. Belum lagi beberapa kasus pasien BPJS yang pernah ditolak RSUD sebelumnya.
Dan pada 12 November kemarin, Keluarga salah satu pasien lagi-lagi mengeluhkan pelayanan RSUD. Pasien merupakan peserta BPJS kelas 1, namun oleh RSUD dengan alasan ruang kelas 1 sudah penuh, maka pasien tersebut di rawat di kelas 2.
“Sepertinya keluhan yang sama selalu berulang menguatkan dugaan terjadi perselingkugan antara Pemkab, BPJS dan RSUD dalam memberikan pelayanan terhadap Pasien,” ujar Muh Jafar kepada Suaralidik.com, Senin (13/11/17).
Lanjutnya, dalam Permenkes 71/2013 sangat jelas hak pasien BPJS. Dimana dalam pasal 22, disebutkan, jika ruang perawatan yang menjadi hak peserta BPJS penuh, maka maka pasien berhak dirawan 1 tingkat diatasnya maksimal selama 3 hari. Namun yang terjadi adalah jika ruangan yang menjadi hak peserta penuh, RSUD merawat pasien 1 tingkat dibawahnya.
“Ini sungguh tidak adil, peserta yang dengan rutin membayar iuran tiap bulan, bahkan jika terlambat kena denda. Namun saat masuk RS mereka tidak dapat menikmati apa yang menjadi Haknya,” ungkap Jafar.
Pelanggaran yang dilakukan RS dalam memberikan layanan kesehatan ini terulang karena Pemda mau BPJS sebagai pelaksana Jaminan Sosial tidak pernah memberikan sanksi yang tegas bagi RS yang mengabaikan hak Pasien. Apa yang menjadi cita cita Bulukumba Melayani khusus di sektor kesehatan akan menjauh dari harapan. Kondisi ini, dengan banyaknya keluhan di Masyarakat, Dewan Pengawas RS harus hadir dalam menjembatani dan menyelesaikan hal ini.
“Yang jadi soal kalo Dewan Pengawas juga tidak paham tugasnya. Beginilah jadinya jika menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya,” tandas Jafar.
Selain itu, kondisi bangunan yang menghabiskan anggaran milyaran dengan usia masih terhitung baru, namun sudah banyak kerusakan perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
