BULUKUMBA, Suaralidik.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba, Andi Hamza Pangki mendesak pemerintah daerah untuk segera menutup seluruh tambang ilegal yang ada di Bulukumba yang berdampak merusak lingkungan, khususnya tambang ilegal yang ada di Desa Manjalling.
“Saya sudah dorong rekomendasi ke Bupati, tinggal di tindak lanjuti dan segera tutup,” ujar Hamza Pangki.
Hal tersebut dilontarkannya, saat meninjau langsung beberapa lokasi tambang galian C yang tak memiliki izin di Desa Manjalling, Selasa (4/7). Seiring menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa Manjalling yang melakukan aksi demonstrasi pada Senin (3/7/) kemarin. Bahkan warga sempat menutup paksa dan memboikot akses menuju lokasi tambang.
Seperti diketahui, aktivitas penambangan ilegal di desa Manjalling memang sangat meresahkan masyarakat, selain merusak lingkungan juga tak berizin. Bahkan kuat dugaan masyarakat ada keterlibatan oknum Pejabat Pemerintahan dan bekingan dari aparat penegak hukum, melihat kian hari bahkan sudah bertahun-tahun sejak 2008, aktivitas pertambangan bertambah dan tumbuh subur di Desa yang terletak di kecematan Ujung Loe ini.
“Intinya kita sudah rekomendasi ke Pemkab untuk ditutup, sisanya terserah mereka,” tegas Hamza Pangki.
Selain Ketua DPRD, Desakan lainnya juga datang dari legislator lainnya, seperti Lukman dan Syamsir Paro yang sama-sama meninjau lokasi tambang ilegal.
“Aktivitas penambangan di sini (Manjalling) tidak bisa ditolerir lagi, disamping melakukan perbuatan melawan hukum, penambangan ini juga sangat membahayakan kehidupan masyarakat,” ujar Lukman yang merupakan ketua Komisi B.
Lukman menyesalkan pengusaha tambang yang cenderung mengedepankan keuntungan sepihak tanpa peduli dengan kerugian masyarakat di area lokasi tambang yang hidup di tengah ketidakamanan, belum lagi akan terjadi kerusakan lahan di sekitar wilayah tambang,
“Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, tuntutan masyarakat harus di sikapi secara tegas, jangan menunggu masyarakat marah dan berbuat anarkis,” tegas politisi partai Hanura ini.
Sebelumnya, Bupati Bulukumba, Andi Muhammad Sukri Sappewali saat menerima aspirasi ratusan warga yang berunjuk rasa berjanji akan menindak tegas oknum pejabatnya dan pelaku tambang ilegal dengan membentuk satuan tugas (Satgas) Penataan Tambang Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
“Kita sudah melakukan langkah preventif dan persuasif, juga sudah menyampaikan laporan kepada kepolisian, namun ternyata belum berhenti. Jadi saatnya dilakukan langkah penindakan yang represif kepada penambang ilegal itu” kata Andi Sukri.
Tak hanya itu, Bupati Andi Sukri juga mengatakan akan mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup bila tak becus dalam menertibkan tambang tambang ilegal yang beroperasi.
“Meski ini sudah kewenangan provinsi, bukan berarti pemda juga berlepas tangan, kami akan tetap melakukan upaya hukum atas penambang ilegal itu,” tandas purnawirawan TNI itu. (G2N / RED 4)
