Ke DPR, Menteri ESDM Minta Tambahan Rp 7 Triliun untuk Subsidi Listrik
JAKARTA, – Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengusulkan alokasi subsidi listrik Rp 51,99 triliun, naik Rp 7 triliun dibanding alokasi dalam APBN 2017 yang sebesar Rp 51,99 triliun.
Permintaan tersebut diajukan Jonan dalam Komisi VII DPR RI siang ini. Hal tersebut tentu mengundang pertanyaan. Apalagi PLN mengaku terus melakukan efisiensi untuk menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Mestinya tak ada pembengkakan subsidi.
Terkait tambahan dana Rp 7 triliun itu, Jonan menjelaskan, anggaran subsidi harus naik karena ada penundaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran untuk pelanggan 450 VA.
Dari total 23 juta pelanggan 450 VA, menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebenarnya ada 3,7 juta pelanggan yang dinilai mampu dan tidak layak disubsidi. Tapi pemerintah belum mencabutnya, masih ditunda. Total tambahan subsidi yang timbul akibat penundaan ini sebesar Rp 3,58 triliun.
Kemudian, Jonan mengungkapkan, ada 2,4 juta pelanggan 900 VA yang layak disubsidi tapi tidak masuk dalam data TNP2K. Data TNP2K hanya menyebut 4,1 juta dari 22,8 juta pelanggan 900 VA saja yang layak disubsidi.
Setelah dilakukan pengecekan lapangan, ternyata yang layak disubsidi ada 6,54 juta pelanggan, bukan hanya 4,1 juta saja. Artinya, ada tambahan 2,4 juta pelanggan 900 VA yang harus disubsidi. Butuh tambahan Rp 1,7 triliun untuk menyubsidi 2,4 juta pelanggan itu.
“Berdasarkan data TNP2K, yang berhak menerima subsidi 4,1 juta pelanggan dari 22,8 juta pelanggan. Kami sudah melakukan data ulang, angkanya jadi 6,54 juta pelanggan. Kami sudah menginfokan ke TNP2K, tolong ini diubah. Jadi ada selisih 2,4 juta pelanggan yang seharusnya dapat subsidi,” kata Jonan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).
Selain itu, subsidi listrik membengkak akibat perubahan harga minyak (Indonesian Crude Price/ICP) dan kurs dolar Amerika Serikat (AS). Kenaikan harga minyak dan kurs dolar AS dalam asumsi makro RAPBN-P 2017 membuat subsidi listrik harus naik Rp 1,7 triliun.
Berdasarkan adanya penundaan subsidi listrik tepat sasaran 450 VA, perubahan asumsi makro ICP dan kurs, serta tambahan 2,4 juta pelanggan 900 VA layak subsidi itulah subsidi listrik diusulkan bertambah Rp 7 triliun.
Seperti diketahui, 1 Januari 2017 lalu, pemerintah resmi melakukan penyesuaian tarif listrik 18,7 juta pelanggan 900 VA yang sudah mampu agar subsidi lebih tepat sasaran, benar-benar untuk orang miskin dan rentan miskin. (*)
