Dikomplain, Lurah Ela-Ela Sosialisasi Cara Pengajuan Subsidi Listrik Bagi Warga Tak Mampu
BULUKUMBA, Suaralidik.com – Kepala Kelurahan Ela-Ela, Kecematan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Jalaludin mensosialisasikan cara pengajuan subsidi listrik bagi warga yang kurang mampu. Jumat (7/7/).
Hal tersebut dilakukannya seiring adanya berbagai keluhan warganya yang merasa kebijakan pemerintah pusat yang mencabut subsidi listrik, ditambah kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dinilai memberatkan warga, seperti penuturan salah seorang warga Ela-Ela, Erwin (37) yang merasa pencabutan subsidi listrik dianggap mencekik.
“Saya kaget, tiba-tiba membengkak pembayaran listrikku waktu pergi membayar, padahal biasanya tidak segitu, di mana mi orang ini mau ambil uang kodong,” keluhnya.
Mengetahui hal tersebut, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Bulukumba yang mendatangi kepala Keluarahan Ela-Ela mengungkapkan, pengguna listrik non subsidi bisa dikembalikan bersubsidi asal disesuaikan dengan persyaratan yang diajukan kepusat.
Adapun persyaratan yang harus dilakukan bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu harus mempunyai empat kartu, diantaranya, kartu perlindungan sosial, kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat, dan kartu Indonesia sejahtera. Ke empat kartu inilah yang bisa dijadikan rujukan untuk pengisian formulir pengajuan subsidi listrik.
“Formulir itu ditujukan ke kantor kelurahan lalu disetor ke Kecamatan dan Kecamatan yang mengajukan permohonan itu kepusat sambil menunggu keputusan tembusan PLN di kabupaten,” ujar Intra, ketua SRMI Bulukumba.
Sementara, Kepala kelurahan Ela-Ela Jalaluddin mengatakan, satu kesyukuran adanya persyaratan yang harus dilakukan dan itu sudah berhasil sebelumnya karena adanya pengajuan beberapa bulan sebelumnya.
“Kita sudah jalankan dan sudah tercapai, hal ini agar arah subsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang tak mampu,” ungkapnya.
Terpisah, Asisten Manejer (Asmen) pelayanan PT. PLN (Persero) Bulukumba, Chi Chi Nurrasi yang dikonfirmasi mengungkapkan, penerima penyaluran subsidi listrik tepat sasaran itu murni dari data pemerintah melalui tim nasional, percepatan penanggulan kemiskinan (TNP2K) yang dikhususkan bagi warga yang tdk mampu.
“Mengenai tentang kebijakan PLN pencabutan Subsidi itu bukan pada dasar keputusan PLN (persero) melaingkan keputusan pemerintah pusat, PLN hanya sebagai penyedia Dan penyalur listrik,” kata Chi Chi di kantor PLN Bulukumba. (G2n/Harlay/RED 4)
