Bantaeng, suaralidik.com – Aktivis Lidik Pro (Rusdi) menyayangkan sikap pemerintah Kabupaten Bantaeng yang berencana akan melakukan pemotongan Anggaran Dana Desa (ADD) yang diperkirakan mencapai 5,3 Milyar untuk penganggaran Penanganan Dampak Covid-19 di Kabupaten Bantaeng.
Rusdi yang juga salah seorang pemuda asal Desa Tombolo yang kerap aktif melakukan sosial control terhadap kebijakan pemerintah mengungkapkan bahwa dirinya sangat tidak sepakat terhadap kebijakan pemkab yang akan mengurangi ADD semua Desa Di Kabupaten Bantaeng.
“Saya berharap pemkab mengkaji ulang rencana pengurangan ADD Untuk setiap Desa dengan alasan akan dipakai untuk penambahan Anggaran Penanganan dampak covid-19 di Kabupaten Bantaeng”. Kata Rusdi Kepada Media Selasa (21/4/20)
Kalaupun Pemerintah Kabupaten ingin memaksimalkan penanganan dampak covid-19, saya pikir banyak sumber anggaran bisa dipakai tanpa harus mengganggu dapur Desa itu sendiri.
Pemerintah bisa aja mengalihkan anggaran pembangunan fisik yang lain, tanpa harus mengganggu ADD, dan khusus ADD yang ada di desa berikan kewenangan itu kepada masing masing Desa untuk mengelolahnya dan mempergunakan sendiri untuk penanganan dampak Covid-19 dimasyarakatnya masing masing, karena itu bisa lebih menyentuh secara keseluruhan”. Tambahnya
Sementara beberapa Kepala Desa yang ditemui awak media juga mengungkapkan rasa kegelisahannya terkait rencana Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang akan mengurangi atau memotong ADD setiap Desa.
“Kalaui Pemkab Bantaeng jadi melakukan pemotongan ADD untuk setiap desa, maka saya anggap ini menjadi musibah besar bagi Pemerintah Desa, karena akan semakin banyak program kegiatan di Desa yang akan dihilangkan, dan pemerintah Desa juga akan kesulitan membayar Gaji perangkat desa”. Ungkap salah seorang Kades yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
(*Rzl)
